MANAGED BY:
MINGGU
19 NOVEMBER
UTAMA | LINTAS KALTENG | METROPOLIS | OLAHRAGA | HIBURAN | FEATURE | NASIONAL | ARTIKEL | SERBA SERBI

NASIONAL

Selasa, 14 November 2017 14:00
Komisioner KPU Dilarang Merangkap Anggota Ormas

PROKAL.CO, SELURUH anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang ada di Indonesia, baik di pusat maupun di daerah diminta untuk tak lagi aktif di dalam ormas. Apakah dia sebagai anggota atau pengurus ormas.

Anggota KPU harus mengundurkan diri dari ormas untuk tetap bisa menjalankan tugasnya. Perintah ini disebarkan ke seluruh Ketua KPU di Indonesia dengan surat nomor 666/SDM.12-SD/05/KPU/XI/2017 tertanggal 7 November 2017.

Komisioner KPU Hasyim Asy'ari mengatakan, ketentuan yang disampaikan KPU melalui surat itu merupakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Lanjut dia menerangkan, ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Pemilu menyebutkan, syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten atau Kota adalah bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan ormas yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan surat pernyataan.

“Untuk bisa menjadi anggota KPU, ada syarat yang harus dipenuhi yaitu, bersedia bekerja sepenuh waktu dan sebisa mungkin menghindari konflik kepentingan,” kata dia ketika ditemui di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta, Kamis (8/11).

Dia lantas menegaskan, menjadi anggota KPU bukan pekerjaan sambilan. Konsekuensinya kata dia, entah itu dia sebagai PNS atau apa tetap harus mengundurkan diri.

Surat KPU Nomor 666/SDM.12-SD/05/KPU/XI/2017 juga menyebutkan, surat keputusan pemberhentian dari ormas dan surat pernyataan diserahkan kepada KPU paling lambat tanggal 29 Desember 2017.

Sementara tak ada sanksi terkait syarat melepaskan jabatan pada kepengurusan ormas. "Walau tak ada sanski, tapi itu kan tetap menjadi syarat anggota KPU," sambung dia.

Menurut dia, seharusnya ketentuan itu seharusnya tidak harga mati dalam Undang-Undang Pemilu. Karena kata dia tak semua kegiatan ormas akan mematikan kinerja anggota.

"Misal menjadi pengurusnya tidak mengganggu kerja sepenuh waktu dan juga tidak menimbulkan potensi konflik kepentingan, mestinya boleh-boleh saja," imbuhnya. (elf/JPC/nto)


BACA JUGA

Selasa, 14 November 2017 14:04

Wah..yang Bener Nih, Mbak Mega Ingin Maju di Pilkada?

ADA yang menarik dalam acara pengumuman calon gubernur dan wakil gubernur Bali yang digelar PDIP. Ketum…

Sabtu, 11 November 2017 13:21

Walaah... Merasa Tak Dihargai Saat Pidato, Dandim Tampar Kades

KOMANDAN Distrik Militer (Dandim) 0720/Rembang Letkol Inf Darmawan Setiady menjadi bahan omongan setelah…

Minggu, 29 Oktober 2017 12:01

Zulkifli Hasan: Pemuda Harus Rajin dan Berani Bersaing

YOGYAKARTA - Sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BMPAN) Kalimantan…

Selasa, 26 September 2017 23:10

KPK Resmi Tetapkan Bupati Kukar Sebagai Tersangka

BUPATI Kutai Kertanegara Rita Widyasari resmi berstatus tersangka, Selasa (26/9). Rita Widyasari ditetapkan…

Jumat, 22 September 2017 22:25

Hasil Pemilu 2019, Diprediksi Hanya Segini Parpol yang Lolos ke Senayan

KEBERADAAN Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilu akan mengurangi peluang partai politik kecil lolos…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .