MANAGED BY:
MINGGU
16 DESEMBER
UTAMA | LINTAS KALTENG | METROPOLIS | OLAHRAGA | HIBURAN | FEATURE | NASIONAL | ARTIKEL | SERBA SERBI

UTAMA

Minggu, 15 Oktober 2017 15:56
NGERI!!! Semua Kasek Bisa Jadi Tersangka
Kepala Sekolah SMA/SMK sederajat se-Palangka Raya, bersama Tim Saber Pungli Kalteng membahas pungutan pendidikan di Kantor Ombudsman Jalan H Ikap Palangka Raya.DENAR/KALTENG POS

PROKAL.CO, PALANGKA RAYA-Kepala Sekolah (Kasek) SMAN 1 Palangka Raya, BS kembali buka suara. Kali ini, ia bersoloroh seharusnya semua kasek di Palangka Raya mendapatkan status tersangka seperti dirinya. Menurutnya, dari pendidikan tingkat SD hingga SMA/SMK semua turut melakukan pungutan.

“Tidak hanya saya, semua kasek. Oleh karena itu, mulai dari SD sampai SMA ada pungutan di Palangka Raya. Berarti semua kasek tersangka semua,” ujarnya kepada Kalteng Pos.

Ia juga merasa kalau banyaknya aturan yang digunakan membuat diri sebagai seorang kasek menjadi bingung. Menurutnya, semua kasek terjebak dengan digunakannya Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Karena menurutnya, ia tetap dengan keyakinannya menggunakan aturan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, untuk melakukan penggalangan dana di sekolahnya.

“Peraturan ini menjebak kepala sekolah. UU Nomor 20 Tahun 2003 dana pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, daerah dan masyarakat. PP 48 Tahun 2008, dana pendidikan berasal dari tiga sumber, pemerintah daerah, pusat dan pungutan peserta didik dan orang tua wali siswa. Semua memperbolehkan pungutan, dan pungutan ini sudah disepakati,” jelasnya.

Oleh karena itu, atas ketidakadilan yang ia rasakan, maka ia akan menempuh jalur hukum melalui praperadilan. Dalam kesempatan itu, ia juga menyebut kalau yang selama ini bicara kalau PP 48 Tahun 2008 sudah tidak relevan, maka yang bicara itu bisa dituntut.

“Siapa yang berbicara pungutan tidak boleh dilibatkan tentang dana pendidikan. Melanggar UU No 20 tahun 2003 dan PP 48 Tahun 2008. Sudah melanggar dan sudah bisa dituntut. Siapa saja pejabat yang mengatakan tidak boleh,” kesalnya. (ami/c2/abe/al)


BACA JUGA

Jumat, 14 Desember 2018 14:25

Kepala Daerah Diawasi

PALANGKA RAYA-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Tengah terus mengawasi…

Jumat, 14 Desember 2018 14:14

Berawal di Kalteng, Puncak PHI di Bukit Tinggi

PALANGKA RAYA-Kalimantan Tengah (Kalteng) diberi kepercayaan sebagai provinsi pertama yang…

Jumat, 14 Desember 2018 14:07

PARAH ! Oknum ASN Kurir Sabu

SUKAMARA-Kepolisian Resort (Polres) Sukamara kembali mengamankan dua orang pelaku penyalahgunaan…

Rabu, 12 Desember 2018 08:33

DIPA Kalteng Naik Rp900 M

PALANGKA RAYA-Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H Sugianto Sabran menerima daftar…

Selasa, 11 Desember 2018 13:11

OALAH ! Ayah Dua Anak Ini Bawa Kabur Motor Ustaz

SAMPIT-Perbuatan Endiansyah tak patut ditiru. Pasalnya, bukannya ke masjid untuk…

Selasa, 11 Desember 2018 13:08

BEJAT ! Pemuda Ini Cabuli Bunga di Hadapan Pacarnya

SAMPIT-Entah apa yang ada dalam benak AR. Pemuda 21 tahun…

Selasa, 11 Desember 2018 13:02

160 ASN Kobar Tes Urine

PANGKALAN BUN-Dalam rangka memastikan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah…

Senin, 10 Desember 2018 12:06

Dua Gadis dan Tiga Pria Terciduk di Kamar Hotel

DUA gadis yang masih berusia belasan tahun terjaring razia. Dua…

Senin, 10 Desember 2018 11:58

LUAR BIASA ! Kiper Asal Palangka Raya Ini Bawa Persib Juara

PALANGKA RAYA- Dunia olahraga, khususnya cabang olahraga sepakbola di Bumi…

Jumat, 07 Desember 2018 14:27

KKN-PPL Luar Negeri Berlanjut

PALANGKA RAYA-Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (UMP) terus berkomitmen mengukuhkan posisinya sebagai…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .