PROKAL.CO, PALANGKA RAYA – Dalam pembangunan, khususnya bidang ekonomi harus dilakukan secara adil dan merata. Tak terkecuali terhadap masyarakat adat seperti yang ada di Kalteng.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi C DPRD Kalteng, Duwel Rawing dalam pertemuan dengan anggota studi Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) di ruang rapat gabungan DPRD Kalteng, Selasa (10/10) tadi.

Ditegaskan Duwel, keadilan dan pemerataan itu sangat penting. Apalagi Kalteng disebut-sebut sebagai salah satu kandidat daerah calon ibu kota pemerintahan RI. Karena masyarakat adatlah yang selama ini paling intens dlam mempertahankan budaya dan kearifan lokal di daerah.

Sehingga wajar, menurut dia, pemerintah perlu memberikan perhatian khusus untuk memberdayakan dan mempersiapkan masyarakat adat.

“Masyarakat adat ini perlu menjadi perhatian bersama, sebelum terlaksananya wacana perpindahan ibu kota pemerintahan ke Kota Palangka Raya. Agar tidak ada yang akan dirugikan di masa depan,” kata Duwel.

Diungkapkan Duwel, pihaknya tidak menginginkan nantinya masyarakat adat di Kalteng menjadi pihak yang tersisih, sebagaimana yang dialami masyarakat Betawi di Jakarta. Akibat perkembangan kota dan modernisasi, akhinya menjadi terpinggirkan.

“Kami sangat berharap jangan sampai hal ini terjadi di Provinsi Kalteng,” ungkap mantan Bupati Katingan dua periode itu.

Selain itu, dia menambahkan, hingga saat ini keadaan provinsi Kalteng masih cukup kondusif. Namun diakui pula jika persoalan ekonomi atau kemiskinan pun masih menjadi permasalahan yang cukup berat. Pertumbuhan ekonomi tidak berimbang dengan penurunan angka kemiskinan menyebabkan roda perekonomian di Kalteng masih berjalan lambat.

"Dari data yang diketahui pada saat ini, penurunan angka kemiskinan sangat sedikit sekali, hanya sepersekian persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi maju dengan pesat, ketidakberimbangan ini lah yang mulai harus diperhatikan oleh pemerintah,” kata politikus asal PDIP itu. (*kia/nto/iha)