MANAGED BY:
SENIN
23 OKTOBER
UTAMA | LINTAS KALTENG | METROPOLIS | OLAHRAGA | HIBURAN | FEATURE | NASIONAL | ARTIKEL | SERBA SERBI

METROPOLIS

Sabtu, 07 Oktober 2017 12:14
DPRD Kalteng
Perusahaan Tidak Laksanakan CSR Akan Diberi Sanksi
Anggota Komisi B DPRD Kalteng Lodewik C Iban (kiri) dan Anggota Komisi C DPRD Kalteng Elissae Lambung (kanan) saat mengikuti Rapat Paripurna Ke-2 Masa Persidangan III di Gedung DPRD Kalteng, Selasa (3/10) lalu.// HUMAS DPRD FOR KALTENG POS

PROKAL.CO, PALANGKA RAYA – Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan sebuah konsep yang mengatur tentang kewajiban sebuah perusahaan sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap sosial/lingkungan yang berada di sekitar perusahaan. Penerapan program CSR merupakan salah satu bentuk dari implementasi dari konsep tata kelola perusahaan yang baik. Sehingga dengan adanya CSR bisa membuat masyarakat yang ada disekitar menjadi terbantu.

Terkait hal tersebut, Anggota Komisi B DPRD Kalteng Lodewik C Iban mengingatkan perusahaan yang ada di Bumi Tambun Bungai untuk terus melaksanakan program CSR-nya. Sehingga dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya.

“Kita terus mengingatkan kepada mereka (perusahaan, red) untuk terus melaksanakan kewajiban CSR-nya, karena itu sebuah keharusan. Apalagi perusahaan besar. Karena CSR ini sangat berguna bagi masyarakat sekitar perusahaan,” kata Lodewik kepada wartawan saat ditemui di ruang Komisi B, Rabu (4/10).

Selain itu, lanjut Lodewik, dengan terlaksananya CSR oleh perusahaan, maka akan menghindarkan mereka dari sanksi yang telah dari pemerintah. Tanggung jawab sosial perusahaan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, juga Peraturan Pemerintah 47 tahun 2012.

“CSR itu merupakan bagian penting yang tidak bisa ditinggalkan oleh perusahaan, oleh karena itu kami dari DPRD dan bersama-sama pemerintah akan terus mengawasi realisasinya di lapangan,” tegas Lodewik.

Ketentuan untuk melaksanakan CSR telah diatur dalam Bab V Pasal 7 Ayat 1,2, 3 dan 4 UU No.40 Tahun 2007 yang mengatur bagaimana tanggung jawab perusahaan dengan lingkungan sosial dan lingkungan hidup. Dengan kata lain perusahaan bertanggung jawab dalam permasalahan sosial dan lingkungan yang ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan perusahaan.

“Jadi kalau itu tidak dilaksanakan, bukan tidak mungkin perusahaan akan diberikan sanksi oleh pemerintah sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Bahkan sanksinya hingga pencabutan izin,” pungkas politikus Partai Nasdem itu. (*kia/nto/iha)


BACA JUGA

Sabtu, 21 Oktober 2017 12:59
DPRD Kalteng

Dewan Sambut Baik Kerjasama dengan Ombudsman RI

PALANGKA RAYA - Permasalahan pelayanan terhadap publik kerap menjadi kendala untuk memajukan pembangunan…

Sabtu, 21 Oktober 2017 12:45
DPRD Kota

Dua DPRD Berkunjung ke DPRD Kota

PALANGKA RAYA –DPRD Kota Palangka Raya kembali mendapat kunjungan dari lembaga sejawat. Kali ini…

Sabtu, 21 Oktober 2017 12:37
DPRD Kota

Suasana Tamannya Harus Teduh dan Nyaman

PALANGKA RAYA – Rencana Pemerintah Kota Palangka Raya untuk membangun taman sains, mendapat tanggapan…

Sabtu, 21 Oktober 2017 12:30
DPRD Kota

Dewan Apresiasi Kemenangan Kafilah Kota

PALANGKA RAYA – Kontingen Kota Palangka Raya kembali berhasil mempertahankan gelar juara umum…

Sabtu, 21 Oktober 2017 12:16
Pemko Palangka Raya

PKL Masih Jadi Perhatian Serius

PALANGKA RAYA – Hingga saat ini keberadaan para pedagang kaki lima (PKL) masih menjadi perhatian…

Jumat, 20 Oktober 2017 12:19
DPRD Kalteng

Perpaduan Unsur Modern dan Kearifan Lokal

PALANGKA RAYA – Bundaran besar Kota Palangka Raya merupakan ikon atau kebanggaan tersendiri di…

Jumat, 20 Oktober 2017 12:14
DPRD Kota

Pelaku UMKM Masih Alami Kendala

PALANGKA RAYA – Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, mempermudah segala akses. Oleh sebab…

Jumat, 20 Oktober 2017 12:10
DPRD Kota

Dewan Desak Pemko untuk Percepat Penyerapan Anggaran

PALANGKA RAYA – Kalangan DPRD Kota Palangka Raya mendesak agar jajaran pemerintah kota setempat…

Jumat, 20 Oktober 2017 12:05
DPRD Kota

Setiap Koperasi Harus Sevara Rutin Laksanakan RAT

PALANGKA RAYA – Ketua Komisi B DPRD Kota Palangka Raya Nenie Adriati Lambung mendukung upaya Dinas…

Jumat, 20 Oktober 2017 12:00
Pemko Palangka Raya

Petugas Verifikasi Validasi Harus Dibekali Kemampuan dan Pengetahuan

PALANGKA RAYA – Meskipun menyandang status sebagai ibu kota provinsi, namun sampai saat ini Kota…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .