MANAGED BY:
JUMAT
15 DESEMBER
UTAMA | LINTAS KALTENG | METROPOLIS | OLAHRAGA | HIBURAN | FEATURE | NASIONAL | ARTIKEL | SERBA SERBI

METROPOLIS

Sabtu, 07 Oktober 2017 12:14
DPRD Kalteng
Perusahaan Tidak Laksanakan CSR Akan Diberi Sanksi
Anggota Komisi B DPRD Kalteng Lodewik C Iban (kiri) dan Anggota Komisi C DPRD Kalteng Elissae Lambung (kanan) saat mengikuti Rapat Paripurna Ke-2 Masa Persidangan III di Gedung DPRD Kalteng, Selasa (3/10) lalu.// HUMAS DPRD FOR KALTENG POS

PROKAL.CO, PALANGKA RAYA – Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan sebuah konsep yang mengatur tentang kewajiban sebuah perusahaan sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap sosial/lingkungan yang berada di sekitar perusahaan. Penerapan program CSR merupakan salah satu bentuk dari implementasi dari konsep tata kelola perusahaan yang baik. Sehingga dengan adanya CSR bisa membuat masyarakat yang ada disekitar menjadi terbantu.

Terkait hal tersebut, Anggota Komisi B DPRD Kalteng Lodewik C Iban mengingatkan perusahaan yang ada di Bumi Tambun Bungai untuk terus melaksanakan program CSR-nya. Sehingga dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya.

“Kita terus mengingatkan kepada mereka (perusahaan, red) untuk terus melaksanakan kewajiban CSR-nya, karena itu sebuah keharusan. Apalagi perusahaan besar. Karena CSR ini sangat berguna bagi masyarakat sekitar perusahaan,” kata Lodewik kepada wartawan saat ditemui di ruang Komisi B, Rabu (4/10).

Selain itu, lanjut Lodewik, dengan terlaksananya CSR oleh perusahaan, maka akan menghindarkan mereka dari sanksi yang telah dari pemerintah. Tanggung jawab sosial perusahaan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, juga Peraturan Pemerintah 47 tahun 2012.

“CSR itu merupakan bagian penting yang tidak bisa ditinggalkan oleh perusahaan, oleh karena itu kami dari DPRD dan bersama-sama pemerintah akan terus mengawasi realisasinya di lapangan,” tegas Lodewik.

Ketentuan untuk melaksanakan CSR telah diatur dalam Bab V Pasal 7 Ayat 1,2, 3 dan 4 UU No.40 Tahun 2007 yang mengatur bagaimana tanggung jawab perusahaan dengan lingkungan sosial dan lingkungan hidup. Dengan kata lain perusahaan bertanggung jawab dalam permasalahan sosial dan lingkungan yang ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan perusahaan.

“Jadi kalau itu tidak dilaksanakan, bukan tidak mungkin perusahaan akan diberikan sanksi oleh pemerintah sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Bahkan sanksinya hingga pencabutan izin,” pungkas politikus Partai Nasdem itu. (*kia/nto/iha)


BACA JUGA

Jumat, 15 Desember 2017 10:52
DPRD Kota

Pemko dan Penegak Hukum Dapat Selidiki Penyebab Melambungnya Harga Elpisi 3 Kilogram

PALANGKA RAYA - Melonjaknya harga elpiji 3 kilogram, mendapat perhatian serius kalangan anggota DPRD …

Jumat, 15 Desember 2017 10:40
DPRD Kota

Disperindag Diminta Kontrol Stok Kebutuhan Pangan

PALANGKA RAYA - Kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan pasti sering terjadi dan…

Jumat, 15 Desember 2017 10:35
DPRD Kota

Pemko Harus Bisa Beri Modal

PALANGKA RAYA - Keinginan Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran menjadikan sebagai salah satu destinasi…

Jumat, 15 Desember 2017 10:18
Pemko Palangka Raya

Pejabat di Pemko Diminta Mengintenskan Komunikasi

PALANGKA RAYA - Pejabat di lingkup Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya diminta mengintenskan komunikasi.…

Rabu, 13 Desember 2017 12:07
DPRD Kota

Penyedia Jasa Wajib Bertanggung Jawab

PALANGKA RAYA - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Palangka Raya mensosialisasikan…

Rabu, 13 Desember 2017 12:02
DPRD Kota

Guru Dituntut Kreatif

PALANGKA RAYA - Guru tidak hanya bekerja untuk mendidik. Namun juga dituntut untuk mampu mencetak karakter…

Rabu, 13 Desember 2017 11:55
DPRD Kota

DPRD Kota Setuju Kalau Palangka Raya Jadi Ibu Kota

PALANGKA RAYA - Kabar pemindahan ibu kota Negara ke Kota Palangka Raya bukan hanya sebagai wacana saja.…

Rabu, 13 Desember 2017 11:47
Pemko Palangka Raya

Pertumbuhan Rumah dan Monumen Harus Punya Konsep

PALANGKA RAYA - Dalam pembangunan yang berstruktur dan berdaya saing tinggi, pelaku jasa kontruksi harus…

Selasa, 12 Desember 2017 13:40
DPRD Kota

Masyarakat Harus Miliki KTP

PALANGKA RAYA - Hingga saat ini masih cukup banyak masyarakat yang sering terjaring razia akibat tidak…

Selasa, 12 Desember 2017 13:34
DPRD Kota

BPPR Harus Jemput Bola

PALANGKA RAYA - Hingga memasuki akhir tahun anggaran 2017, realisasi pajak hotel di Kota Palangka Raya…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .