MANAGED BY:
KAMIS
14 DESEMBER
UTAMA | LINTAS KALTENG | METROPOLIS | OLAHRAGA | HIBURAN | FEATURE | NASIONAL | ARTIKEL | SERBA SERBI

UTAMA

Kamis, 14 September 2017 19:40
Tunjuk Lima PH dari Kaltim, YB Siapkan Praperadilan
Ilustrasi

PROKAL.CO, PALANGA RAYA – Proses penyidikan terhadap Yansen Binti (YB) oleh kepolisian terus berlanjut. Pihak keluarga pun masih percaya anggota DPRD Kalteng itu tidak terlibat kasus dugaan pembakaran SD.

Karena itu, langkah hukum terkait penetapan YB sebagai tersangka pemberi perintah pembakaranan 7 gedung SD, pihak keluarga mulai ancang-ancang melayangkan praperadilan.

Julian Kruschov Binti, adik kandung Yansen Binti, mengatakan pihaknya saat ini sedang menyiapkan dan mengumpulkan bukti serta mendalami bahan untuk melakukan praperadilan. “Kami berpikir ke situ (praperadilan, Red), tetapi kami mau lihat dulu baik-baik. Hal-hal apa yang nanti jadi bahan kami. Kami mau melakukan itu biar pengadilan bisa melihat, untuk mematahkan sangkaan (status tersangka, Red) itu,” ucapnya, Rabu (13/9).

Namun, untuk memastikan langkah praperadilan dalam mengawal kasus YB, pihaknya masih melihat keadaan dan perkembangan dari kepolisian. Sebab, Julian menegaskan besar kemungkinan jumlah PH bertambah lagi. Pihaknya juga ingin berkoordinasi dengan Tim 9 bentukan Dewan Adat Dayak (DAD) Kalteng.

Selain kemungkinan PH untuk YB bisa bertambah, Julian juga menyampaikan, selama YB di Jakarta, kepolisian belum melakukan pemeriksaan lantaran menunggu pendampingan dari Penasihat Hukum (PH). “Selama dititip di sini belum ada pemeriksaan lanjutan. Karena sudah ada penasihat hukum dan sudah ada komunikasi dengan penyidik, jadi sudah bisa dilaksanakan kegiatan pendalaman ini,” kata pria yang berdomisili di Bali tersebut.

Saat ini, lanjut dia, Sukah L Nyahun dan Arif Irawan Sanjaya tidak lagi menjadi pengacara atau penasihat hukum YB. Pihaknya mengambil langkah itu untuk memudahkan penanganan dan pendampingan terhadap YB. Pihak keluarga menunjuk PH baru dari Kaltim sekitar lima orang yang dikepalai oleh Sastiono Kesek dan Erikh Suangi.

“Iya mereka sudah tidak menjadi PH lagi. Mengundurkan diri. Mereka banyak pekerjaan di Palangka Raya. Sedangkan kami pihak keluarga meminta dampingan full time untuk YB di Jakarta. Yang menggantikan mereka Pak Sastiono Kesek dari Samarinda dan operasionalnya di Jakarta. Ada sekitar 5 orang lah,” kata Julian.

Meski begitu, lanjut dia, tidak menutup kemungkinan ketika prosesnya kembali ke Palangka Raya, Sukah dan Arif kembali membantu penanganannya. “Untuk proses yang ada di Jakarta biar ditangani PH yang di Jakarta. Kalau bolak balik Palangka Raya Jakarta kerepotan. Kalau ada perubahan jadwal pemeriksaan kasihan mereka,” jelasnya.

Terpisah, terkait proses praperadilan yang mulai disiapkan keluarga YB, Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Palangka Raya Henry S Dalim menjelaskan, istilah praperadilan dikenal masyarakat banyak ketika hakim Sarpin memutuskan mengabulkan sebagian permohonan praperadilan calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan sekitar 2015 lalu.

Menurutnya, pengajuan praperdilan itu hak. Di satu sisi, proses pemeriksaan dan perubahan status ada prosedurnya. Namun, secara umum praperadilan merupakan hal biasa saja untuk menguji kebenaran proses penetapam status.

“Praperadilan itu hak. Ada tahapan dan SOP-nya. Masalah dikabulkan dan tidaknya praperadilan itu terserah hakim,” jelasnya kepada Kalteng Pos, Rabu (13/9).

Dibeberkannya, seorang tersangka jika merasa keberatan dengan stastunya karena dianggap menyalahi aturan, tidak sesuai Standar Operational Procedure (SOP) dan beberapa hal lainnya, bisa mengajukan ke pengadilan untuk praperadilan. Meski di sisi lain polisi atau penyidik dipastikannya mempunyai alasan dalam memproses orang-orang yang dianggap melakukan suatu perbuatan, apakah sebagai saksi dulu maupun berubah sebagai tersangka.

“Ada proses, tahapan dan pertanggungjawabannya. Kalau merasa keberatan ketika dipanggil sebagai saksi kemudian tiba-tiba jadi tersangka, ya wajar dipertanyakan. Perlu dikaji di lembaga praperadilan. Benar tidak penangkapannya sebagai tersangka, nanti dinilai oleh hakim,” urainya.

Jika ternyata hakim menilai status tersangka yang ditetapkan oleh pihak kepolisian tidak sah, lanjut Henry, maka yang bersangkutan harus dilepaskan. Namun, pihak kepolisian masih memiliki hak untuk memanggil kembali ketika syarat-syarat yang dianggap kurang sebelumnya sudah terpenuhi.

“Kalau status tersangkanya tidak sah, ya harus dilepas. Tidak ditahan lagi. Namun polisi bisa memanggil lagi besoknya. Tetapi tergantung pada proses apa yang salah. Jika administrasi, kepolisian tinggal melengkapi administrasinya dan memanggil kembali,” urainya.

Selian itu, praperadilan juga bukan memutus apakah orang tersebut bersalah atau tidak bersalah. Hanya terkait penetapan status saja. “Praperadilan bukan menyatakan seseorang itu salah atau tidak. Hanya terkait prosedur penetapannya. Bukan berarti bebas dalam permasalahan,” katanya. (uni/c3/abe/nto)


BACA JUGA

Kamis, 14 Desember 2017 19:43
BERITA DUKA

Innalillahi, Berita Duka, Ibunda Wagub Meninggal Dunia

PALANGKA RAYA-Innallillahi wainnailahi rojiun. Berita duka menyelimuti keluarga besar Wakil Gubernur…

Senin, 11 Desember 2017 08:30

Peduli HAM, Bupati Lamandau Terima Penghargaan dari Menteri

NANGA BULIK-Upaya dari Pemerintah Kabupaten Lamandau peduli terhadap Hak Azasi Manusia (HAM) dapatkan…

Sabtu, 09 Desember 2017 06:14

5 Terpidana Tipikor Dieksekusi, Rp616 Juta Uang Negara Diselamatkan

NANGA BULIK-Kejaksaan Negeri Lamandau sangat serius memerangi tindak pidana korupsi (Tipikor) di wilayah…

Jumat, 08 Desember 2017 06:25
DPRD Kotim

Peredaran Narkoba di Kotim Parah

SAMPIT- Pemkab Kotawaringin Timur (Kotim) didesak untuk mempercepat pembentukan Badan Narkotika Nasional…

Kamis, 07 Desember 2017 23:33

Kelotok Hantam Tongkang! Motoris Lompat, Bapak dan Anak Tenggelam

MUARA TEWEH–Tak disangka, tongkang yang berlabuh dan terikat pada pancang membawa petaka. Wahyu…

Kamis, 07 Desember 2017 23:23

FANTASTIS ! Polisi Gagalkan Peredaran 3.740.000 Butir Zenith

SAMPIT-Satreskoba Polres Kotim sukses besar dalam upaya menggagalkan masuknya obat daftar G jenis Charnophen…

Kamis, 07 Desember 2017 08:20

ASTAGA ! Beberapa Pasangan Berbuat Mesum di Kos-kosan

SAMPIT-Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kotawaringin Timur akan mengawasi secara ketat tempat…

Kamis, 07 Desember 2017 07:22

Kepala Daerah Diingatkan Menjabarkan Janji saat Kampanye

PANGKALAN BUN-Bupati Kotawaringin Barat (Kobar) Hj Nurhidayah beserta Wakil Bupati Kobar H Ahmadi Riansyah…

Rabu, 06 Desember 2017 06:16

TEGAS ! Tiga Tempat Maksiat Resmi Ditutup

SAMPIT-Pemerintah Kabupaten Kotim akhirnya resmi menutup tiga kawasan lokalisasi, Selasa (5/12). Tiga…

Selasa, 05 Desember 2017 06:17
DPRD Kotim

Pembangunan di Kotim Belum Merata

SAMPIT-Terbatasnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) membuat pembangunan dalam segala bidang…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .