MANAGED BY:
MINGGU
19 NOVEMBER
UTAMA | LINTAS KALTENG | METROPOLIS | OLAHRAGA | HIBURAN | FEATURE | NASIONAL | ARTIKEL | SERBA SERBI

NASIONAL

Minggu, 10 September 2017 21:29
Politikus Gerindra: Polisi Semakin Tak Adil
Ketua DPP Partai Gerindra, Iwan Sumule

PROKAL.CO, CARA-cara Kepolisian dalam menegakkan hukum semakin mendapat sorotan. Karena aparat tidak adil dalam menangani kasus yang muncul di masyarakat.

Yang terbaru Polisi menangkap seorang ibu rumah tangga yang juga dikenal sebagai aktivis Aksi Bela Islam (ABI), bernama Asma Dewi Ali Hasjim.

Dia ditangkap dan ditahan kemarin dengan tuduhan dugaan melakukan tindak pidana menyebarkan ujaran kebencian (hate speech) lewat media sosial.

Sedangkan kasus yang lebih parah terkait Ketua Fraksi Partai Nasdem Viktor Bungtilu Laiskodat misalnya sampai saat ini masih didiamkan aparat. 

Padahal ada empat partai melaporkan Victor terkait pidatonya pada 1 Agustus lalu di Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Tidak hanya sekadar menyebar ujaran kebencian dan fitnah, Victor bahkan dituding telah memprovokasi rakyat untuk saling membunuh.

Sikap kepolisian yang tak adil ini salah satunya disayangkan oleh Ketua DPP Partai Gerindra, Iwan Sumule yang juga turut melaporkan Victor.

"Polisi semakin tak adil tegakkan hukum. Bekukan atau cairkan? Emang-emak bikin status ditangkap, tapi Victor Laiskodat dibiarin bebas," katanya (Minggu, 10/9).

Seperti diketahui, video pidato Ketua Fraksi Nasdem di DPR RI, Victor Laiskodat, beredar luas dan langsung melahirkan kontroversi.

Isinya menuduh empat partai politik berada di belakang kelompok ekstremis dan gerakan khilafah yang ingin mengganti NKRI. Dalam potongan pidato itu, terdengar secara eksplisit bahwa Victor mengajak hadirin tidak memilih para calon kepala daerah atau calon legislator dari partai-partai yang ada di belakang ekstremis dan gerakan pro khilafah. Ia menyebut Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Ia jelaskan, jika khilafah berhasil berdiri maka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak akan ada lagi. Bahkan, semua orang Indonesia akan diwajibkan melaksanakan salat dan gereja tidak boleh lagi berdiri.

Iwan pun resmi mempolisikan Victor sejak 4 Agustus 2017 dengan bukti laporan LP/773/VIII/2017 karena dianggap melanggar UU 19/2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik dan UU 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Iwan juga membawa alat bukti berupa rekaman video pidato Victor Laiskodat yang isinya ia nilai adalah ujaran kebencian dan provokasi yang dapat memicu konflik horizontal.  (zul/ald/RMOL/jpg/nto)


BACA JUGA

Selasa, 14 November 2017 14:00

Komisioner KPU Dilarang Merangkap Anggota Ormas

SELURUH anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang ada di Indonesia, baik di pusat maupun di daerah diminta…

Sabtu, 11 November 2017 13:21

Walaah... Merasa Tak Dihargai Saat Pidato, Dandim Tampar Kades

KOMANDAN Distrik Militer (Dandim) 0720/Rembang Letkol Inf Darmawan Setiady menjadi bahan omongan setelah…

Kamis, 02 November 2017 23:36

KPU Akan Pantau Kebijakan Petahana

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan memantau petahana yang akan maju pada Pilkada Bekasi 2018. Salah satu…

Selasa, 26 September 2017 23:10

KPK Resmi Tetapkan Bupati Kukar Sebagai Tersangka

BUPATI Kutai Kertanegara Rita Widyasari resmi berstatus tersangka, Selasa (26/9). Rita Widyasari ditetapkan…

Senin, 18 September 2017 16:17

Proses Pilkada Harus Diluruskan

JAKARTA-Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan menyatakan peraturan terkait proses…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .