MANAGED BY:
KAMIS
21 SEPTEMBER
UTAMA | LINTAS KALTENG | METROPOLIS | OLAHRAGA | HIBURAN | FEATURE | NASIONAL | ARTIKEL | SERBA SERBI

METROPOLIS

Selasa, 05 September 2017 12:17
DPRD Kalteng
Tidak Bisa Diterapkan 100 Persen Larangan Membakar Lahan
HM Asera

PROKAL.CO, PALANGKA RAYA - Wakil rakyat yang duduk di kursi legislatif tingkat provinsi akan melaksanakn reses untuk menyerap aspirasi masyarakat di Kalteng. Reses dilakukan setelah pihak DPRD Kalteng menggelar rapat paripurna ke-13 masa persidangan II tahun sidang 2017, belum lama ini. Reses kali ini dilaksanakan secara perseorangan.

Anggota DPRD Kalteng dari Dapil V yang meliputi Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau, HM Asera mengatakan, dia akan melakukan reses di empat kecamatan di Kapuas, Kapuas Timur, Lupak, Bataguh dan Kapuas Seberang. Dia mengungkapkan akan menyerap aspirasi masyarakat khususnya mengenai permasalahan pertanian.

“Saya datang ke sana mendengarkan keluhan masyarakat bertalian dengan dampak pertanian. Maksudnya, apakah di bawah kepemimpinan bupati yang sekarang sudah bagus atau tidak. Kalau tidak di mana. Tujuannya tidak lain agar bisa memberikan masukan kepada pemerintah,” jelas HM Asera, Senin (4/9).

Bahkan, kalau perlu dukungan anggaran, pihaknya akan membantu mengusulkan agar produksi padi di Kapuas meningkat. Sebab Kapuas juga disebut sebagai lumbung padi Kalteng.

“Dulunya kan Kapuas juga akan dijadikan lumbung nasional dengan proyek sejuta hektare. Menurut saya itu sangat bagus, namun karena permasalahan politik dan berakhirnya kepemimpinan Soeharto sehingga menjadi tidak karuan sehingga tidak sukses,” ujar politikus senior PKB ini.

Dijelaskannya, saat ini program percetakan sawah sudah jalan. Tetapi desentralisasi untuk Kapuas belum ada. Sehingga, dengan memanfaatkan bekas sejuta hektare itu bisa dipulihkan.

“Pemerintah pusat harus membuka mata lagi. Agar Kapuas bisa menjadi lumbung nasional. Itu harapan kita,” ucap Wakil Ketua Komisi B ini.

Dia mengungkapkan, permasalahan larangan pembakaran lahan yang dilakukan pusat juga menghambat produksi padi. Menurutnya, pemerintah pusat harus mengecualikan larangan tersebut untuk Kalteng.

“Khusus Kalteng pemerintah pusat harus membuka mata lebar. Tidak bisa diterapkan 100 persen larangan membakar lahan. Harus diatur cara pola pembakaran secara khusus. Bisa dengan Pergub atau Perda,” katanya.(uni/uyi/iha)


BACA JUGA

Rabu, 20 September 2017 15:39

Balai Bahasa Menggelar Festival Literasi

PALANGKA RAYA - Memeriahkan bulan bahasa pada setiap bulan Oktober, Balai Bahasa Provinsi Kalteng menggelar…

Rabu, 20 September 2017 12:47
DPRD Kota

Masyarakat Keluhkan Jalan Rusak

PALANGKA RAYA – Anggota DPRD Kalteng telah menyelesaikan salah satu tugasnya sebagai wakil rakyat,…

Rabu, 20 September 2017 12:39
DPRD Kota

Pembangunan Daerah Harus Sesuai RPJMD

PALANGKA RAYA – Pembangunan suatu daerah harus sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah…

Rabu, 20 September 2017 12:33
DPRD Kota

Pengembangan Pariwisata Jangan Setengah-setengah

PALANGKA RAYA – Visi mewujudkan Kota Palangka Raya sebagai kota pendidikan dan pariwisata tampaknya…

Rabu, 20 September 2017 12:12
DPRD Kota

Porsi Pendidikan Masih Belum Maksimal

PALANGKA RAYA – DPRD Kota Palangka Raya meminta agar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah…

Rabu, 20 September 2017 12:06
Pemko Palangka Raya

Pilkada Butuhkan Dukungan Stakeholders

PALANGKA RAYA – Keikutsertaan masyarakat, merupakan salah satu indikator utama keberhasilan pelaksanaan…

Selasa, 19 September 2017 14:39

Dukungan ke Fairin Berubah? PKB Bisa Saja Kelain Hati

PALANGKA RAYA-Kepemimpinan HM Asera sebagai Ketua DPW PKB Kalteng telah berakhir. Kini muncul nama Habib…

Selasa, 19 September 2017 14:16

Aries Bakal Menggandeng Kader Demokrat?

PALANGKA RAYA-Kandidat bakal calon (balon) yang akan maju dalam Pemilihan Wali Kota (Pilwako) tahun…

Selasa, 19 September 2017 13:16
DPRD Kalteng

Desa Hampalit Membutuhkan Pembangunan Infrastruktur SMA

PALANGKA RAYA - Anggota DPRD Kalteng telah menyelesaikan salah satu tugasnya, yakni melakukan reses…

Selasa, 19 September 2017 13:11
DPRD Kota

Raperda Pengelolaan dan Pelestarian Sungai Dipending

PALANGKA RAYA – Hingga saat ini Rancangan peraturan daerah (Raperda) Kota Palangka Raya tentang…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .