MANAGED BY:
JUMAT
24 NOVEMBER
UTAMA | LINTAS KALTENG | METROPOLIS | OLAHRAGA | HIBURAN | FEATURE | NASIONAL | ARTIKEL | SERBA SERBI

METROPOLIS

Selasa, 05 September 2017 12:17
DPRD Kalteng
Tidak Bisa Diterapkan 100 Persen Larangan Membakar Lahan
HM Asera

PROKAL.CO, PALANGKA RAYA - Wakil rakyat yang duduk di kursi legislatif tingkat provinsi akan melaksanakn reses untuk menyerap aspirasi masyarakat di Kalteng. Reses dilakukan setelah pihak DPRD Kalteng menggelar rapat paripurna ke-13 masa persidangan II tahun sidang 2017, belum lama ini. Reses kali ini dilaksanakan secara perseorangan.

Anggota DPRD Kalteng dari Dapil V yang meliputi Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau, HM Asera mengatakan, dia akan melakukan reses di empat kecamatan di Kapuas, Kapuas Timur, Lupak, Bataguh dan Kapuas Seberang. Dia mengungkapkan akan menyerap aspirasi masyarakat khususnya mengenai permasalahan pertanian.

“Saya datang ke sana mendengarkan keluhan masyarakat bertalian dengan dampak pertanian. Maksudnya, apakah di bawah kepemimpinan bupati yang sekarang sudah bagus atau tidak. Kalau tidak di mana. Tujuannya tidak lain agar bisa memberikan masukan kepada pemerintah,” jelas HM Asera, Senin (4/9).

Bahkan, kalau perlu dukungan anggaran, pihaknya akan membantu mengusulkan agar produksi padi di Kapuas meningkat. Sebab Kapuas juga disebut sebagai lumbung padi Kalteng.

“Dulunya kan Kapuas juga akan dijadikan lumbung nasional dengan proyek sejuta hektare. Menurut saya itu sangat bagus, namun karena permasalahan politik dan berakhirnya kepemimpinan Soeharto sehingga menjadi tidak karuan sehingga tidak sukses,” ujar politikus senior PKB ini.

Dijelaskannya, saat ini program percetakan sawah sudah jalan. Tetapi desentralisasi untuk Kapuas belum ada. Sehingga, dengan memanfaatkan bekas sejuta hektare itu bisa dipulihkan.

“Pemerintah pusat harus membuka mata lagi. Agar Kapuas bisa menjadi lumbung nasional. Itu harapan kita,” ucap Wakil Ketua Komisi B ini.

Dia mengungkapkan, permasalahan larangan pembakaran lahan yang dilakukan pusat juga menghambat produksi padi. Menurutnya, pemerintah pusat harus mengecualikan larangan tersebut untuk Kalteng.

“Khusus Kalteng pemerintah pusat harus membuka mata lebar. Tidak bisa diterapkan 100 persen larangan membakar lahan. Harus diatur cara pola pembakaran secara khusus. Bisa dengan Pergub atau Perda,” katanya.(uni/uyi/iha)


BACA JUGA

Kamis, 23 November 2017 11:41
DPRD Kota

Dewan Nilai Perda Tentang Sampah Belum Maksimal Diterapkan

PALANGKA RAYA - Sampai saat ini masih cukup banyak masyarakat menganggap sepele masalah pembuangan sampah…

Kamis, 23 November 2017 11:27
DPRD Kota

Kenaikan Insentif Sebagai Corong Sosialisasi Kebijakan Pemerintah

PALANGKA RAYA - Rencana pemerintah kota untuk menaikan insentif para Ketua Rukun Tetangga (RT), mendapat…

Kamis, 23 November 2017 11:22
DPRD Kota

Diperlukan Trobosan yang Tepat Dari PDAM

PALANGKA RAYA- Dilantiknya Budi Harjono sebagai Direktur PDAM Palangka Raya yang baru, diharapkan dapat…

Kamis, 23 November 2017 11:18
Pemko Palangka Raya

Program Kotaku Mulai Dirancang di Kota Cantik

PALANGKA RAYA - Penerapan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) mulai dirancang di Kota Cantik. Program…

Rabu, 22 November 2017 12:48
Pemkab Pulang Pisau

Aparat Desa Diminta Hati-hati Mengelola Anggaran

PULANG PISAU - Bupati Pulang Pisau (Pulpis), H Edy Pratowo meminta aparat desa bersinergi. Baik antara…

Rabu, 22 November 2017 12:42
DPRD Kota

Pemda Diminta Lakukan Pengawasan Lebih Intensif

PALANGKA RAYA - Kinerja dan profesionalitas petugas jembatan timbang di Kalteng, mulai mendapatkan perhatian.…

Rabu, 22 November 2017 12:39
DPRD Kota

Pemko Diharapkan Bisa Perhatikan Anak-anak Putus Sekolah

PALANGKA RAYA  –  Wakil Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Ida Ayu Anggraini mengatakan,…

Rabu, 22 November 2017 12:34
DPRD Kota

UMKM Terkendala Modal dan Pemasaran Produk

PALANGKA RAYA - Pemerintah Kota Palangka Raya diminta lebih intensi mengembangkan dan meningkatkan daya…

Rabu, 22 November 2017 12:30
DPRD Kota

Dewan Nilai Pemko Lalai Mengawal Perda

PALANGKA RAYA - Wakil Ketua DPRD Kota Palangka Raya Chrismes G Djaga menilai pemerintah kota lalai dalam…

Rabu, 22 November 2017 12:22
Pemko Palangka Raya

Konsep Bantaran Sungai Dikhawatirkan Permasalahan Perumahan Kumuh

PALANGKA RAYA - Rencana Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya terkait membangun kawasan Waterfront …
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .