MANAGED BY:
SENIN
23 JULI
UTAMA | LINTAS KALTENG | METROPOLIS | OLAHRAGA | HIBURAN | FEATURE | NASIONAL | ARTIKEL | SERBA SERBI

NASIONAL

Sabtu, 26 Agustus 2017 19:43
Sekolah Bayar SPP? Seperti Jaman Orde Baru Saja
Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi

PROKAL.CO, BUPATI Purwakarta Dedi Mulyadi menilai, keberadaan pungutan SPP di SMA/SMK merupakan kemunduran dalam dunia pendidikan. Sebab menurutnya, pendidikan adalah hak yang melekat pada diri pelajar yang harus dipenuhi oleh pemerintah dengan cara tidak menerapkan kewajiban membayar.

“Ya, bagi saya ini sebuah kemunduran, seperti zaman orde baru saja sekolah harus bayar,” ujarnya dengan nada geram, saat ditemui di Gedung Kembar, Jalan KK Singawinata, Jum’at (25/8).

Dedi mengaku kerap menerima keluhan dari warga masyarakat Purwakarta. Keluhan tersebut berisi protes keras terkait biaya pendidikan sekolah tingkat SMA/SMK yang dinilai mahal oleh masyarakat.

Sebagaimana diketahui, Sekolah Menengah Atas / sederajat kini sudah menjadi bagian dari kewenangan Pemerintah Provinsi. Jauh sebelum kewenangannya diambil oleh Provinsi, Pemerintah Kabupaten Purwakarta sudah membebaskan biaya pendidikan mulai dari SD hingga tingkat SMA.

“Banyak keluhan dari masyarakat tentang pungutan SPP di SMA dan SMK. Mereka mempertanyakan mengapa harus ada pungutan, sebelumnya tidak ada, saya sampaikan bahwa hari ini kewenangannya bukan lagi di Pemkab tetapi di Pemprov,” papar Dedi. 

Beban operasional yang diterapkan oleh pemerintah kepada pelajar juga dinilai oleh Dedi Mulyadi sebagai bentuk kebijakan yang sudah menjauhi khittah pendidikan itu sendiri.

“Pendidikan itu hak bagi pelajar, pemerintah berkewajiban memenuhi hak itu, masa harus dituntut bayar, kan ini aneh,” tandasnya.

Atas fenomena ini pihaknya meminta agar Pemerintah Provjnsk membuat regulasi yang membebaskan biaya pendidikan agar bisa gratis dan dinikmati oleh seluruh masyarakat tanpa kecuali.

Keberadaan pungutan uang SPP itu juga dibenaerkan oleh salah seorang siswa Kelas XII SMAN I Campaka Muhammad Naufal. Ia membandingkan keadaan saat masih berada di Kelas X, tidak ada biaya yang dipungut oleh pihak sekolah.

“Iya dulu mah gratis, sekarang mah harus bayar,” pungkasnya. (dia/pojoksatu/nto)


BACA JUGA

Minggu, 10 Juni 2018 10:17

AHY: Apa Kabar Revolusi Mental?

JAKARTA-Ketua Komando Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mempertanyakan…

Senin, 14 Mei 2018 09:27

Nusantara Berduka, Kalteng Mengheningkan Cipta

RATUSAN warga Kota Palangka Raya berkumpul di Bundaran Besar Palangka Raya, tadi malam. Mereka berkumpul…

Senin, 12 Maret 2018 16:55

Demokrat Kalteng Siap Hadapi Pilkada dan Pemilu

JAKARTA-Partai Demokrat Provinsi Kalteng memberangkatkan ratusan peserta mengikuti Rapat Pimpinan Nasional…

Sabtu, 03 Maret 2018 07:40

DICARI...! 40 Ribu Pendamping Dana Desa

JAKARTA-Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Eko Putro Sandjojo mengungkapkan…

Senin, 08 Januari 2018 17:24

Inikah Penyebab Ahok Menggugat Cerai Veronica Tan?

KABAR perselingkuhan yang menjadi biang kerok gugatan cerai Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .