MANAGED BY:
KAMIS
19 OKTOBER
UTAMA | LINTAS KALTENG | METROPOLIS | OLAHRAGA | HIBURAN | FEATURE | NASIONAL | ARTIKEL | SERBA SERBI

METROPOLIS

Kamis, 10 Agustus 2017 12:21
DPRD Kota
Dinsos dan BPS Harus Saling Koordinasi

Untuk Melakukan Pendataan Ulang Warga Miskin

Subandi

PROKAL.CO, PALANGKA RAYA - Data penduduk yang tidak valid dapat menimbulkan berbagai permasalahan di masyarakat. Salah satunya kecemburuan sosial akibat tidak tepatnya bantuan yang diberikan oleh pemerintah.

Anggota Komisi C DPRD Kota Palangka Raya, Subandi mengatakan, sering dikarenakan data yang dipakai tidak akurat memicu keresahan dan keluhan di masyarakat. Karena selama ini data masih mengacu pada satu lembaga saja.

Ia menyarankan pemerintah melalui instansi seperti Dinas Sosial (Dinsos) atau bahkan pihak BPS dapat saling berkoordinasi untuk melakukan pendataan ulang warga miskin. Karena masih banyak warga miskin dan perlu dibantu, namun justru tidak terkaver.

“Kami menilai data penerima bansos ataupun penerima program kesehatan dari pemerintah yang mengacu dari data yang dikeluarkan BPS tidak valid, sehingga kesannya menjadi tidak adil,” kata Subandi kepada Kalteng Pos saat diwawancarai di ruang Komisi C, Rabu (9/8).

Subandi mencontohkan, seperti Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP). Termasuk program kesehatan bersubsidi dari pemerintah daerah, seperti Kalteng Barigas dan Palangka Raya Sehat. Selama ini data yang digunakan sebagai acuan untuk menerima semua program tersebut adalah mengacu dari data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS).

“Misalnya, Rumah Tangga Sasaran (RTS) kategori tidak mampu telah mendapatkan subsidi JKN-KIS, maka warga itu tidak lagi mendapatkan program layanan kesehatan lainnya dari pemerintah seperti  KIP atau Kalteng Barigas maupun Palangka Raya sehat. Untuk Palangka Raya sudah dirasakan telah cukup berjalan dengan baik,” jelasnya.

Subandi mengharapkan agar pihak terkait atau BPS, dapat melakukan pendataan ulang setiap dua atau tiga tahun sekali.

Sebab bisa saja warga yang dinilai miskin atau tidak mampu pada tahun-tahun sebelumnya, kini stratanya telah meningkat dan bukan lagi masuk pada kategori tidak mampu.

“Kalau menggunakan data lama tentu bisa melenceng, apakah status warganya meningkat atau bisa juga sudah pindah domisili. Nah inilah yang kerap menimbulkan kecemburuan dan keresahan di masyarakat,” kata Subandi.(ari/uyi/iha)


BACA JUGA

Kamis, 19 Oktober 2017 12:22
DPRD Kalteng

Tim Saber Pungli Kalteng Diminta Bantu Masyarakat Lakukan Pengawasan

PALANGKA RAYA - Pemerintah pusat memiliki program-program khusus yang bisa didapatkan masyarakat secara…

Kamis, 19 Oktober 2017 11:49
Pemko Palangka Raya

Surati Koperasi Belum Laksanakan RAT

PALANGKA RAYA - Untuk melakukan evaluasi setiap program kerja yang dilakukan selama satu tahun, setiap…

Rabu, 18 Oktober 2017 12:10
DPRD Kalteng

Titik Batas Antara Kapuas dengan Barut Masih Tarik Ulur

PALANGKA RAYA – Persoalan tata batas, menjadi salah satu kendala yang dikhawatirkan akan menghambat…

Rabu, 18 Oktober 2017 11:43
Pemko Palangka Raya

Pemko Akan Selesaikan Program yang Belum Tuntas

PALANGKA RAYA - Untuk mengetahui sejauh mana perkembangan pelaksanaan kegiatan pembangunan…

Selasa, 17 Oktober 2017 12:46
DPRD Kalteng

Pertamina Diminta Bisa Bersikap Lebih Bijaksana

PALANGKA RAYA – Nelayan di sejumlah desa di Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar)…

Selasa, 17 Oktober 2017 12:01
Pemko Palangka Raya

Disperkim Robohkan Tiang Reklame yang Nunggak Pajak

PALANGKA RAYA – Setelah beberapa waktu memberikan kesempatan, namun tak juga diindahkan, akhirnya…

Senin, 16 Oktober 2017 12:53
DPRD Kalteng

Pemerintah Harus Memiliki Alat Kontrol Dalam Melihat Perusahaan Menjalankan CSR

PALANGKA RAYA - Corporate Social Responsibility (CSR) yang ada di perusahaan turut berpengaruh terhadap…

Senin, 16 Oktober 2017 12:46
DPRD Kota

UKM Harus Berani Dalam Berinovasi

PALANGKA RAYA – Keberadaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) terus mendapat perhatian dari pemerintah.…

Senin, 16 Oktober 2017 12:44
DPRD Kota

Museum Jadi Tempat untuk Menambah Ilmu

PALANGKA RAYA – Museum bukan hanya menjadi tempat untuk melestarikan dan merawat warisan budaya.…

Senin, 16 Oktober 2017 12:40
Pemko Palangka Raya

Subsidi di Kecamatan Pahandut Diduga Salah Sasaran

PALANGKA RAYA - Subsidi di Kecamatan Pahandut diduga salah sasaran. Masih banyak dijumpai masyarakat…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .