MANAGED BY:
KAMIS
14 DESEMBER
UTAMA | LINTAS KALTENG | METROPOLIS | OLAHRAGA | HIBURAN | FEATURE | NASIONAL | ARTIKEL | SERBA SERBI

METROPOLIS

Kamis, 10 Agustus 2017 12:21
DPRD Kota
Dinsos dan BPS Harus Saling Koordinasi

Untuk Melakukan Pendataan Ulang Warga Miskin

Subandi

PROKAL.CO, PALANGKA RAYA - Data penduduk yang tidak valid dapat menimbulkan berbagai permasalahan di masyarakat. Salah satunya kecemburuan sosial akibat tidak tepatnya bantuan yang diberikan oleh pemerintah.

Anggota Komisi C DPRD Kota Palangka Raya, Subandi mengatakan, sering dikarenakan data yang dipakai tidak akurat memicu keresahan dan keluhan di masyarakat. Karena selama ini data masih mengacu pada satu lembaga saja.

Ia menyarankan pemerintah melalui instansi seperti Dinas Sosial (Dinsos) atau bahkan pihak BPS dapat saling berkoordinasi untuk melakukan pendataan ulang warga miskin. Karena masih banyak warga miskin dan perlu dibantu, namun justru tidak terkaver.

“Kami menilai data penerima bansos ataupun penerima program kesehatan dari pemerintah yang mengacu dari data yang dikeluarkan BPS tidak valid, sehingga kesannya menjadi tidak adil,” kata Subandi kepada Kalteng Pos saat diwawancarai di ruang Komisi C, Rabu (9/8).

Subandi mencontohkan, seperti Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP). Termasuk program kesehatan bersubsidi dari pemerintah daerah, seperti Kalteng Barigas dan Palangka Raya Sehat. Selama ini data yang digunakan sebagai acuan untuk menerima semua program tersebut adalah mengacu dari data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS).

“Misalnya, Rumah Tangga Sasaran (RTS) kategori tidak mampu telah mendapatkan subsidi JKN-KIS, maka warga itu tidak lagi mendapatkan program layanan kesehatan lainnya dari pemerintah seperti  KIP atau Kalteng Barigas maupun Palangka Raya sehat. Untuk Palangka Raya sudah dirasakan telah cukup berjalan dengan baik,” jelasnya.

Subandi mengharapkan agar pihak terkait atau BPS, dapat melakukan pendataan ulang setiap dua atau tiga tahun sekali.

Sebab bisa saja warga yang dinilai miskin atau tidak mampu pada tahun-tahun sebelumnya, kini stratanya telah meningkat dan bukan lagi masuk pada kategori tidak mampu.

“Kalau menggunakan data lama tentu bisa melenceng, apakah status warganya meningkat atau bisa juga sudah pindah domisili. Nah inilah yang kerap menimbulkan kecemburuan dan keresahan di masyarakat,” kata Subandi.(ari/uyi/iha)


BACA JUGA

Rabu, 13 Desember 2017 12:21
DPRD Kalteng

Masyarakat Minta Secepatnya Penanganan Ruas Jalan

PALANGKA RAYA - Anggota DPRD Kalteng melaksanakan reses ke daerah pemilihan (Dapil) masing-masing. Dengan…

Rabu, 13 Desember 2017 11:47
Pemko Palangka Raya

Pertumbuhan Rumah dan Monumen Harus Punya Konsep

PALANGKA RAYA - Dalam pembangunan yang berstruktur dan berdaya saing tinggi, pelaku jasa kontruksi harus…

Selasa, 12 Desember 2017 13:46
DPRD Kalteng

Cegah Narkoba Dimulai Dari Lingkungan Keluarga

PALANGKA RAYA - Peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang saat ini sudah sangat menghawatirkan.…

Selasa, 12 Desember 2017 13:10
Pemko Palangka Raya

Pemko Dapat DIPA

PALANGKA RAYA - Seluruh pemerintah kabupaten/kota se Kalteng, Senin (11/12), telah menerima Daftar Isian…

Senin, 11 Desember 2017 11:47
DPRD Kalteng

Pemerintah Harus Turun Tangan Secara Langsung

PALANGKA RAYA - Sebagaimana biasa menjelang hari Natal dan tahun baru, harga kebutuhan pokok mulai merangkak…

Senin, 11 Desember 2017 11:13
Pemko Palangka Raya

UKM Diharapkan Bisa Terus Eksis

PALANGKA RAYA - Perhatian dan dukungan pemerintah terhadap produk Usaha Kecil Menengah (UKM) di…

Sabtu, 09 Desember 2017 13:46
DPRD Kalteng

Infrasatruktur Jalan Harus Diperhatikan

PALANGKA RAYA - Kondisi infrastruktur jalan di wilayah Barito, saat ini cukup memprihatinkan. Sebagian…

Sabtu, 09 Desember 2017 13:28
DPRD Kota

Dokter di Puskemas Masih Terbatas

PALANGKA RAYA - Untuk memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat, selain adanya…

Sabtu, 09 Desember 2017 13:22
Pemko Palangka Raya

TTP Banturung Diserahkan Pemko

PALANGKA RAYA - Taman Teknologi Pertanian (TTP) Banturung Garing Hatampung yang dulunya dikelola Balai…

Jumat, 08 Desember 2017 13:12
DPRD Kalteng

Pengalihan Kewenangan SMA/SMK Sederjat Justru Persulit Pihak Sekolah

PALANGKA RAYA - Pengalihan kewenangan bidang pendidikan, khususnya tingkat SLTA/sederajat, ternyata…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .