MANAGED BY:
RABU
21 FEBRUARI
UTAMA | LINTAS KALTENG | METROPOLIS | OLAHRAGA | HIBURAN | FEATURE | NASIONAL | ARTIKEL | SERBA SERBI

METROPOLIS

Kamis, 10 Agustus 2017 12:21
DPRD Kota
Dinsos dan BPS Harus Saling Koordinasi

Untuk Melakukan Pendataan Ulang Warga Miskin

Subandi

PROKAL.CO, PALANGKA RAYA - Data penduduk yang tidak valid dapat menimbulkan berbagai permasalahan di masyarakat. Salah satunya kecemburuan sosial akibat tidak tepatnya bantuan yang diberikan oleh pemerintah.

Anggota Komisi C DPRD Kota Palangka Raya, Subandi mengatakan, sering dikarenakan data yang dipakai tidak akurat memicu keresahan dan keluhan di masyarakat. Karena selama ini data masih mengacu pada satu lembaga saja.

Ia menyarankan pemerintah melalui instansi seperti Dinas Sosial (Dinsos) atau bahkan pihak BPS dapat saling berkoordinasi untuk melakukan pendataan ulang warga miskin. Karena masih banyak warga miskin dan perlu dibantu, namun justru tidak terkaver.

“Kami menilai data penerima bansos ataupun penerima program kesehatan dari pemerintah yang mengacu dari data yang dikeluarkan BPS tidak valid, sehingga kesannya menjadi tidak adil,” kata Subandi kepada Kalteng Pos saat diwawancarai di ruang Komisi C, Rabu (9/8).

Subandi mencontohkan, seperti Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP). Termasuk program kesehatan bersubsidi dari pemerintah daerah, seperti Kalteng Barigas dan Palangka Raya Sehat. Selama ini data yang digunakan sebagai acuan untuk menerima semua program tersebut adalah mengacu dari data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS).

“Misalnya, Rumah Tangga Sasaran (RTS) kategori tidak mampu telah mendapatkan subsidi JKN-KIS, maka warga itu tidak lagi mendapatkan program layanan kesehatan lainnya dari pemerintah seperti  KIP atau Kalteng Barigas maupun Palangka Raya sehat. Untuk Palangka Raya sudah dirasakan telah cukup berjalan dengan baik,” jelasnya.

Subandi mengharapkan agar pihak terkait atau BPS, dapat melakukan pendataan ulang setiap dua atau tiga tahun sekali.

Sebab bisa saja warga yang dinilai miskin atau tidak mampu pada tahun-tahun sebelumnya, kini stratanya telah meningkat dan bukan lagi masuk pada kategori tidak mampu.

“Kalau menggunakan data lama tentu bisa melenceng, apakah status warganya meningkat atau bisa juga sudah pindah domisili. Nah inilah yang kerap menimbulkan kecemburuan dan keresahan di masyarakat,” kata Subandi.(ari/uyi/iha)


BACA JUGA

Sabtu, 10 Februari 2018 11:36
Pemko Palangka Raya

Produksi Ikan Berkurang

PALANGKA RAYA - Ikan patin di pasaran beberapa waktu lalu cukup susah ditemukan. Rupanya ini karena…

Rabu, 07 Februari 2018 15:37
DPRD Kota

Komisi A Kunker ke Banjarmasin

PALANGKA RAYA - Guna meningkatkan pelayanan yang lebih maksimal, Anggota Komisi A DPRD Kota Palangka…

Rabu, 07 Februari 2018 15:36
DPRD Kota

Persoalan Infrastruktur Masih Mendominasi

PALANGKA RAYA - Musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat kelurahan se Kota Palangka…

Selasa, 06 Februari 2018 13:20
DPRD Kota

Satpol PP Diminta Lebih Tingkatkan Penanganan PKL Bandel

PALANGKA RAYA - Masih menjamurnya sejumlah pedagang kreatif lapangan (PKL) yang terus menjalankan usaha…

Selasa, 06 Februari 2018 13:17
DPRD Kota

Optimalkan PTT

PALANGKA RAYA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya menilai, guna mengoptimalkan…

Selasa, 06 Februari 2018 12:46
DPRD Kota

Pemko Harus Tegas

PALANGKA RAYA - Sedikitnya 50 buah kontainer telah dipersiapkan pada taman dan pusat kuliner tunggal…

Senin, 05 Februari 2018 12:37
DPRD Kota

Generasi Muda Bisa Mencontohteladan Tjilik Riwut

PALANGKA RAYA - Sosok pahlawan nsasional asal Kalteng, Tjilik Riwut merupakan teladan bagi generasi…

Senin, 05 Februari 2018 12:33
DPRD Kota

Dewan Dorong Disdik Harus Laksanakan UNBK

PALANGKA RAYA - Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) merupakan salah satu cara mengukur kualitas…

Senin, 05 Februari 2018 12:28
DPRD Kota

Ketergantungan Terhadap Pusat Harus Dikurangi

PALANGKA RAYA - Ketergantungan Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya terhadap dana transfer daerah dari…

Minggu, 04 Februari 2018 13:54

Sopir Rombongan Panwaslu Lamandau Tersangka

PALANGKA RAYA-Polres Palangka Raya akhirnya menetapkan sopir mobil Toyota Innova Nopol KH 1865 AT, Muhammad…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .