MANAGED BY:
MINGGU
21 JANUARI
UTAMA | LINTAS KALTENG | METROPOLIS | OLAHRAGA | HIBURAN | FEATURE | NASIONAL | ARTIKEL | SERBA SERBI

UTAMA

Selasa, 01 Agustus 2017 07:51
Gubernur Kalteng dan Komisi II DPR Bahas Pemindahan Ibu Kota
Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran berbincang dengan beberapa anggota Komisi II DPR RI di Aula Jayang Tingang, kantor gubernur, Senin (31/7).

PROKAL.CO, PALANGKA RAYA-Dua belas orang anggota Komisi II DPR-RI, Senin (31/7) melakukan kunjungan kerja ke Palangka Raya dan melakukan pertemuan dengan Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran. Dalam pertemuan tersebut, gubernur menyampaikan beberapa hal. Salah satunya terkait rencana pemindahan ibu kota pemerintahan RI ke Palangka Raya.

Disampaikan Sugianto, Pemerintah Provinsi Kalteng sejak jauh hari telah menyiapkan diri terkait rencana pemindahan ibu kota tersebut. Salah satu di antaranya adalah mempersiapkan lahan yang berada di tiga daerah, masing-masing Kota Palangka Raya dengan luas 119.736 Ha, Kabupaten Gunung Mas 98.956 Ha, dan Kabupaten Katingan 81.308 Ha.

Meski menyatakan Kalteng siap jika pemerintah pusat kemudian menyetujui pemindahan ibu kota, namun Sugianto juga berharap agar sebelum hal itu dilaksanakan, perlu dilakukan beberapa hal dalam rangka memberikan kepastian serta proteksi kepada masyarakat lokal.

“Kalau memang nantinya disetujui ibu kota dipindah ke Kalteng, kami meminta agar dibuatkan undang-undang yang mengatur masyarakat Dayak, termasuk pelestarian budayanya,” ujar Sugianto.

Adanya undang-undang itu, menurut gubernur, sangat penting untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat Dayak selaku warga lokal, agar nantinya tidak tersisih akibat persaingan yang dipastikan akan meningkat drastis.

“Kalteng ini secara keseluruhan memiliki luas 153. 564,5 kilometer persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 2.485.035 jiwa dan kearifan budaya lokal yakni Falsafah Huma Batang. Kearifan lokal ini harus dilindungi. Jangan sampai nantinya tersisih. Ada payung hukum sebagai bentuk kepastiannya,” imbuh dia.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Zainuddin Amali yang memimpin rombongan menyampaikan, bahwa berdasarkan apa yang disampaikan pemerintah mengenai usulan menjadi ibu kota pemerintahan RI, ada tiga daerah yaitu di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.

Zainuddin menyatakan bahwa rencana dari Presiden Joko Widodo perlu didukung dan dipersiapkan dengan baik oleh pemerintah provinsi. (nto/c3/bud)


BACA JUGA

Minggu, 21 Januari 2018 10:20

FAIRID-UMI, Harapan Baru Palangka Raya

PALANGKA RAYA-Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin-Umi Mastikah,…

Minggu, 21 Januari 2018 10:16

MAHAR POLITIK ITU PEMERASAN

PALANGKA RAYA-Mahar politik tidak hanya berdampak pada suhu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Semakin…

Sabtu, 20 Januari 2018 10:08

BONGKAR MAHAR POLITIK

PALANGKA RAYA-Mahar politik tak hanya menghiasi Pilwako Palangka Raya 2018 ini. Bahkan, dugaan mahar…

Sabtu, 20 Januari 2018 00:29
PILKADA BARITO TIMUR

Tidak Ada Pemecatan Pengurus PAN Bartim

PALANGKA RAYA – Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional (DPD PAN) Barito Timur, Benny…

Jumat, 19 Januari 2018 13:25

Keabsahan Ijazah Muhammad Mawardi Tak Diragukan

KUALA KAPUAS-Keabsaban ijazah Muhammad Mawardi sebagai alumni SMAN 1 Kotabaru, Kalsel tak dapat diragukan…

Kamis, 18 Januari 2018 10:48

Banyak ASN Malas; Supian: Tugasnya Hanya Merintah Tenaga Kontrak Bekerja

SAMPIT-Keberadaan tenaga kontrak yang dipekerjakan di setiap Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD)…

Rabu, 17 Januari 2018 00:23

Diduga Gara-Gara Proyek ! Kades dan Mantan Kades Saling Serang Pakai parang, Tangan Nyaris Putus

MUARA TEWEH - Kepala Desa Ipu,  Askameng dan Mantan Kepala Desa bernama Sukarni bersitegang, …

Senin, 15 Januari 2018 08:47

Tercebur saat Bermain, Ditemukan Sudah Tak Bernyawa

KUALA KAPUAS-Musibah tak diduga menghampiri keluarga Rahman (45) dan Minah (39). Warga Gang 1, Jalan…

Senin, 15 Januari 2018 08:43

Busyet...! Mahar Kurang Rp100 Juta, Rekomendasi Melayang

PALANGKA RAYA-Kontroversi mahar politik semakin menjadi perbincangan. Bukan soal bisa dibuktikan atau…

Minggu, 14 Januari 2018 06:56

Bawaslu Minta Joyo Laporkan Mahar Politik

PALANGKA RAYA-Pernyataan Jhon Krisli-Maryono (Joyo) tentang mahar politik menuai kontroversi. Walaupun…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .