MANAGED BY:
RABU
18 OKTOBER
UTAMA | LINTAS KALTENG | METROPOLIS | OLAHRAGA | HIBURAN | FEATURE | NASIONAL | ARTIKEL | SERBA SERBI

NASIONAL

Minggu, 30 Juli 2017 22:46
Mendagri: Lembaga Dayak Kekuatan NKRI
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menabuh Ketambung sebagai tanda dimulainya Festival Pesona Budaya Borneo 2017 di TMII, Jakarta Timur, Sabtu (29/7). (JAMIL/KALTENG POS)

PROKAL.CO, KEBERADAAN lembaga adat dan kelompok adat sejak dulu memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan pembangunan. Bahkan, eksistensinya dianggap sebagai bagian dari struktur pemerintahan.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menilai, lembaga adat dan hukumnya telah menjadi bagian dari perkembangan pembangunan. Sehingga, pembangunan harus sejalan dan tidak boleh meninggalkan adat istiadat serta hukum adat di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menurutnya, hal ini telah disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo kalau pembangunan di Kalimantan, Papua dan daerah lainnya harus dirasakan masyarakat setempat tanpa harus meninggalkan adat istiadatnya.

"Itu yang diinginkan oleh Bapak Presiden.  Membangun di Kalimantan itu bukan hanya membangun di Kalimantan, tapi juga membangun masyarakat adat istiadat yang tidak boleh terpisahkan dari sebuah proses kemajuan membangun daerah," kata Tjahjo, di acara Festival Pesona Budaya Borneo, Sabtu (29/7).

Ia menambahkan, peran pemerintah pusat dan daerah harus mampu mengembangkan adat dan budaya daerah sebagai kekuatan bangsa. Menurutnya, bangsa ini kuat karena adanya berbagai suku bangsa, adat agama golongan yang beraneka ragam dan harus menjadi satu. Acara Festival Pesona Budaya Borneo kata Tjahjo sangat bagus untuk mengikat persatuan bangsa.

"Jadi acara ini sangat bagus untuk mengikat persatuan bangsa. Membangun bukan hanya fisik tapi membangun secara keseluruhan," ujarnya yang saat itu mengenakan lawung khas suku Dayak.

Selain itu, dia juga mengajak masyarakat Kalimantan terlibat dalam menghadapi empat tantangan bangsa saat ini, yakni radikalisme, terorisme, narkoba, dan ketimpangan sosial. Karena menurutnya, lembaga adat mampu mengambil peranan untuk melawan segala bentuk radikalisme, terorisme, kejahatan narkoba hingga kemiskinan.

"Oleh karena itu masyarakat adat Dayak harus mampu jadi bagian pemerintah secara keseluruhan untuk tekan angka kemiskinan, kurangi ketimpangan sosial yang ada, kita lawan narkoba, kita harus mampu lawan radikalisme dan terorisme. Kita harus berani menentukan sikap, siapa kawan siapa lawan. Baik yang perorangan dan kelompok yang ingin merusak NKRI," tegasnya.

Sembari mengajak untuk menjaga empat tantangan bangsa, Mendagri juga mengajak masyarakat Dayak kalimantan untuk menjaga keberagaman. Karena menurutnya, Indonesia menjadi besar dan kaya karena kebhinekaannya, yakni suku, adat istiadat, agama, golongan, dan lainnya.

“Lembaga Dayak merupakan kekuatan NKRI. Kami juga mengimbau jajaran Dayak se-Kalimantan untuk terus menjaga keberagaman, karena Indonesia terhormat dengan keberagamannya. Selain itu, kegiatan ini bukan hanya promosi tapi juga identitas masyarakat adat di Kalimantan,” tegas pria yang mendapat gelar Lencau Ingan, gelar dari Dayak Apo Kayan, Desa Long Nawang, Kecamatan Kayan Hulu Kab Malinau, Provinsi Kalimantan Utara pada HUT Kemerdekaan RI ke-70.

Sementara itu, anggota DPR-RI Dapil Kalteng, Rahmat Hamka Nasution mengatakan kalau pembangunan memang harus memperhatikan kearifan lokal yang ada di daerah. Sehingga dia berharap pemerintah bisa mengedepankan kearifan lokal dalam pembangunan. Dia mencontohkan, Mahkamah Konstitusi telah mengakui hak hutan adat. Serta, pemerintahan Jokowi telah memberikan hutan adat bagi masyarakat adat.

"Pemerintahan harus komit dengan masyarakat adat. Karena sebelum negara ini ada, masyarakat adat sudah ada. Sehingga tidak benar kalau anak mengkhianati ibu kandungnya," ucap politisi PDI Perjuangan ini. (ami/c2/abe/nto)


BACA JUGA

Selasa, 26 September 2017 23:10

KPK Resmi Tetapkan Bupati Kukar Sebagai Tersangka

BUPATI Kutai Kertanegara Rita Widyasari resmi berstatus tersangka, Selasa (26/9). Rita Widyasari ditetapkan…

Jumat, 22 September 2017 22:25

Hasil Pemilu 2019, Diprediksi Hanya Segini Parpol yang Lolos ke Senayan

KEBERADAAN Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilu akan mengurangi peluang partai politik kecil lolos…

Senin, 18 September 2017 16:17

Proses Pilkada Harus Diluruskan

JAKARTA-Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan menyatakan peraturan terkait proses…

Jumat, 15 September 2017 06:51

Orangutan Asal Kalteng Diajak Warga Naik Motor di Kuwait

SAMPIT-Setelah beberapa bulan berada di wilayah Negara Timur Tengah bayi orangutan bernama Taymur (3)…

Minggu, 10 September 2017 21:29

Politikus Gerindra: Polisi Semakin Tak Adil

CARA-cara Kepolisian dalam menegakkan hukum semakin mendapat sorotan. Karena aparat tidak adil dalam…

Selasa, 05 September 2017 23:21

PWI Kaltim Galang Dana untuk Rohingya

SAMARINDA – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) tak mau tinggal diam menyikapi krisis kemanusiaan…

Sabtu, 26 Agustus 2017 20:01

Wew...! Uang Hasil Tuyul Bisa Kena Pajak Juga Loh...

PERISTIWA lucu belum lama ini terjadi pada akun milik Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan…

Sabtu, 26 Agustus 2017 19:43

Sekolah Bayar SPP? Seperti Jaman Orde Baru Saja

BUPATI Purwakarta Dedi Mulyadi menilai, keberadaan pungutan SPP di SMA/SMK merupakan kemunduran…

Rabu, 16 Agustus 2017 01:00

BNN Sebut 66 Narkoba Jenis Baru Sudah Masuk Indonesia, Ini Namanya

BADAN Narkotika Nasional (BNN) mengkonfirmasi bila telah ada narkoba jenis baru yang masuk ke Indonesia.…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .