MANAGED BY:
SABTU
23 JUNI
UTAMA | LINTAS KALTENG | METROPOLIS | OLAHRAGA | HIBURAN | FEATURE | NASIONAL | ARTIKEL | SERBA SERBI

UTAMA

Sabtu, 15 Juli 2017 05:33
Diduga Langgar Statuta, Rektor UPR Kembali Digugat
Ilustrasi

PROKAL.CO, PALANGKA RAYA – Universitas Palangka Raya (UPR) kembali tersandung masalah. Kali ini, pergururuan tinggi negeri terbesar di Kalteng itu diduga telah melakukan pelanggarab statuta yang dilakukan oleh rektor.

Dugaan pelanggaran statuta itu terjadi menyusul dikeluarkannya peraturan baru oleh Rektor UPR mengenai pemilihan anggota Senat UPR. Dalam aturan baru yang dibuat rektor tersebut mengakibatkan hilangnya nama seorang guru besar UPR, Prof. DR Suandi Sidauruk M.Pd.

Tak terima dengan peraturan baru tersebut, Suandi pun melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palangka Raya dan persidangannya telah dimulai sejak akhir Juli lalu. Selain  Rektor UPR, Suandi juga turut menggugat Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) UPR.

“Ada pelanggaran statuta oleh rektor. Statuta seharusnya menjadi pedoman dasar dalam pemilihan anggota senat yang baru, harus mengikuti peraturan sehat, namun tidak dilaksanakan oleh rektor yang justru membuat aturan baru,” kata Suandi belum lama ini.

Anehnya, setelah tahu peraturan baru tersebut digugat ke PTUN, pihak Rektor UPR terkesan buru-buru mencabutnya pada 8 Juli 2017 lalu.

Hal itu,  menurut Suandi yang didampingi penasehat hukumnya, Walden Sihaloho, menilai adanya unsur kesewenang-wenangan dan ketidakcermatan serta pemaksaan peraturan yang dilakukan oleh rektor.

"Artinya kalau ada penetapan dan pencabutan seperti maka ada unsur kesewenangan, tidak teliti dan tidak cermat dalam membuat peraturan. Pada hal setiap peraturan pasti ada konsekuensinya terhadap orang," ujarnya.

Dalam gugatannya, Suandi meminta UPR mengikuti statuta dan semua peraturan harus dilaksanakan oleh semua pihak termasuk rektor.

Lebih lanjut dia juga menyebutkan bahwa yang dilakukan pihak Rektor UPR yang mencopot begitu saja guru besar dari keanggota senat universitas hanya sebagai salah satu contoh pelanggaran yang dilakukan.

“Banyak aturan yang bertentangan di UPR. Kalau peraturannya sudah tidak benar, bagaimana kita mendapatkan sistem yang bagus. Padahal sistem dibangun karena peraturan. Kalau peraturan amburadul, sistem pasti amburadul karena tidak kepastian hukum," tuturnya.

Apa yang dilakukan UPR itu, ujarnya, bahkan berbanding terbalik dengan perguruan tinggi ternama lainnya yang sangat menghormati para guru besar. Dia menyontohkan Universitas Gajah Mada (UGM) yang bahkan masih menyempatkan guru besar yang sudah pensiun sebagai anggota senat. "Sehebat apa UPR sampai tidak melibatkan itu (guru besar)," ujarnya. (*/nto)


BACA JUGA

Rabu, 13 Juni 2018 23:05

Sudah 17 Ribu Lebih Pemudik Lewat Kumai

Sementara itu, pada H-4, ribuan penumpang membanjiri kawasan Pelabuhan Panglima Utar Kumai, Kabupaten…

Senin, 11 Juni 2018 19:18

Berani Tempeleng Amien Rais, Sigit Mengaku Hanya Guyon

PALANGKA RAYA–Setelah komentarnya di media sosial facebook, Minggu (10/6) siang mendapat tanggapan…

Senin, 11 Juni 2018 18:37

Ancam Amien Rais, BMPAN Kalteng Laporkan Sigit ke Polisi

PALANGKA RAYA – Puluhan anggota Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BMPAN), Senin (11/6) siang…

Minggu, 10 Juni 2018 10:29

Walhi: PBS Minim Kontribusi, Banyak Aturan tapi Tidak Digunakan

PALANGKA RAYA-Banyaknya konflik antar masyarakat dengan Perusahaan Besar Swasta (PBS) di Bumi Tambun…

Minggu, 03 Juni 2018 00:44

PARAH..!! Rusuh di PT IMK Sudah Dua Kali, Ini Kerugian yang Dihasilkan

PURUK CAHU-Bentrokan antara warga dan perusahaan serta aparat keamanan di PT Indo Muro Kencana (IMK)…

Minggu, 03 Juni 2018 00:12

Rusuh di PT IMK, Kabag Ops Polres Mura dan Tiga Balita Terluka

PURUK CAHU - Bentrokan yang terjadi antara aparat keamanan dan warga di kawasan PT Indo Muro Kencana…

Sabtu, 02 Juni 2018 23:53

PT IMK Mencekam, Warga Vs Aparat Keamanan Bentrok

PURUK CAHU–Memanasnya suasana di antara warga dan PT Indo Muro Kencana (IMK), di Kabupaten Murung …

Senin, 14 Mei 2018 09:35

Inilah Para Hakim dan Pandawa yang Mengadili Wilmar Group

PALANGKA RAYA – Hari ini, Dewan Adat Dayak (DAD) Kalteng menggelar Sidang Perdamaian Adat Dayak,…

Senin, 14 Mei 2018 09:32

Pagi Ini, Wilmar Group Akan Disidang Adat

PALANGKA RAYA-Pagi ini (14/5), Dewan Adat Dayak (DAD) Kalteng menggelar Sidang Perdamaian Adat Dayak,…

Minggu, 13 Mei 2018 15:18

Pj Sekda Kalteng Ancam Sanksi Pejabat yang Belum Lakukan Ini

PALANGKA RAYA-Pemerintah Provinsi Kalteng memiliki komitmen tinggi terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .