MANAGED BY:
KAMIS
23 NOVEMBER
UTAMA | LINTAS KALTENG | METROPOLIS | OLAHRAGA | HIBURAN | FEATURE | NASIONAL | ARTIKEL | SERBA SERBI

LINTAS KALTENG

Kamis, 13 Juli 2017 11:45
Pemkab Gunung Mas
Bupati Sampaikan Dua Raperda

Pada Rapat Paripurna Ke-1 Masa Persidangan III Masa Sidang 2017

Bupati Gumas Arton S Dohong menyerahkan Raperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2016 dan Hak Keuangan Administratif pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Gumas, pada Rapat Paripurna ke 1 Masa Persidangan III Masa Sidang 2017, Rabu (12/7) pagi.// JEMMY KAMIS/KALTENG POS

PROKAL.CO, KUALA KURUN - Rapat Paripurna ke-1 masa persidangan III masa sidang 2017 dengan agenda penyampaian Pidato Bupati Gumas terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Yakni Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2016, dan Raperda tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Gumas.

Menurut Bupati Gumas, Arton S Dohong, beberapa hal yang melatarbelakangi pengajuan dua Raperda ini, dalam rangka menindaklanjuti amanat peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, menyiapkan dan menyempurnakan perangkat hukum yang sekaligus juga akan dijadikan payung hukum bagi pemenuhan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD serta sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam realisasi keuangan di tahun 2016 dalam bentuk peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2016.

"Terkait dengan materi Raperda tentang hak dan keuangan dan administratif  pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Gumas berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD," ujar Arton S Dohong di ruang sidang paripurna.

Selain itu, sebagai upaya memenuhi ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan DPRD dan kepala daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diberi mandat oleh rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah.

"Sinergitas yang berimbang dalam hal pengelolaan pemerintahan daerah perlu ditunjang dengan kesejahteraan yang memadai. Pengaturan tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD," lanjut Arton.

Dikatakan bupati, selain untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab lembaga perwakilan rakyat daerah dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang lembaga, mengembangkan mekanisme keseimbangan antara DPRD dan pemerintah daerah.

“Selain itu, meningkatkan kualitas, produktivitas, kinerja DPRD, juga untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan," kata Arton.

Sementara itu, terkait materi Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Gumas tahun anggaran 2016, dalam tahun anggaran 2016, pendapatan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp 993.435.109.953,00 dapat direalisasikan sebesar Rp 980.695.988.623,62.

Untuk belanja daerah yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan transfer, tahun anggaran 2016,  total Rp 1.032.927.133.794,74, dapat direalisasikan sebesar Rp 1.003.475.044.553,82.

Dia menambahkan, dilihat dari realisasi belanja daerah, maka terdapat kelebihan/sisa anggaran sebesar Rp 29.452.089.240,92. Dari perhitungan komponen pendapatan dan belanja di atas, terdapat defisit anggaran sebesar Rp 22.779.055.930,20.

Pada komponen penerimaan pembiayaan dari anggaran Rp 77.404.564.222,74 terealisasi sebesar Rp 77.303.954.364,54 atau 98,91 persen. Sedangkan komponen pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp 37.912.540.381,00, dengan realisasi sebesar Rp 7.550.000.000,00 atau 19,91 persen.

Dari komponen perhitungan penerimaan dan pengeluaran daerah di atas, diperoleh pembiayaan netto dari anggaran sebesar Rp 39.492.023.841,74 terealisasi sebesar Rp 69.753.954.364,54.

Sehingga, kata dia, bertambah sebesar Rp 30.261.930.522,80 atau 176,62 persen.

Dengan demikian, maka sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) sebesar Rp 46.974.898.434,34 yang merupakan jumlah Surplus/defisit anggaran yang ditambah dengan pembiayaan netto.

"Angka-angka sebagaimana dimaksud merupakan nilai dari laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan Pemkab Gumas tahun anggaran 2016. Kami berharap kepada DPRD agar dapat memberikan masukan dan Penyempurnaan materi yang terkandung di dalamnya," harap Arton. (kam/art/iha)


BACA JUGA

Rabu, 22 November 2017 22:48

Yok Ikut Jalan Sehat Kalteng Pos, Bertaburan Hadiah Menarik

MUARA TEWEH–Jalan Sehat Kalteng Pos Bersama Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara kali ini, menyiapkan…

Rabu, 22 November 2017 22:43

Ini Hasilnya Para Hakim Tes Urine

MUARA TEWEH–Puluhan pegawai dan hakim Pengadilan Negeri (PN) Muara Teweh mendadak menjalani tes…

Rabu, 22 November 2017 21:54
Pemkab Batara

Zona PN Bebas Korupsi

MUARA TEWEH-Bupati Batara H Nadalsyah melalui Wakil Bupati, Drs Ompie Herby mencanangkan pembangunan…

Rabu, 22 November 2017 21:50
Pemkab Batara

Bangun BTS di Wilayah Blank Spot

MUARA TEWEH-Di Batara terdapat 37 desa blank spot dan menjadi prioritas pembangunan Base Transceiver…

Rabu, 22 November 2017 21:47
Pemkab Batara

Nadalsyah Terjun ke Lokasi Banjir

MUARA TEWEH-Desa yang tergenang banjir di Kecamatan Lahei, Barito Utara mendapat kunjungan Bupati H…

Rabu, 22 November 2017 16:46

Peduli Korban Banjir, Ini yang Dilakukan Istri-Istri Tentara

MUARA TEWEH – Selasa (21/11) lalu, istri tentara yang tergabung dalam Persit Kartika Chandra Kirana…

Rabu, 22 November 2017 13:09
DPRD Seruyan

Lembaga Legislatif Akan Selalu Memperjuangkan dan Mengawal Aspirasi Masyarakat

KUALA PEMBUANG - Masyarakat diminta tidak perlu merasa khawatir terhadap semua aspirasi yang telah…

Rabu, 22 November 2017 13:03
DPRD Kapuas

Pemerintah Harus Tegus Pemilik Angkutan yang Kotori Jalan

KUALA KAPUAS - Wakil Rakyat dari Dapil V DPRD Kapuas, Lawin mengharapkan, pengusaha yang menggunakan…

Rabu, 22 November 2017 12:53
Pemkab Katingan

Tunjangan Kinerja Tidak Akan Sama Diberikan Setiap Bulannya

KASONGAN - Kabar gembira bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan.…

Rabu, 22 November 2017 11:41

Pengawasan Partisipatif Melibatkan Stakeholder dan Masyarakat

NANGA BULIK - Panwas Kabupaten Lamandau menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Stakeholder se Kabupaten…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .