MANAGED BY:
KAMIS
23 NOVEMBER
UTAMA | LINTAS KALTENG | METROPOLIS | OLAHRAGA | HIBURAN | FEATURE | NASIONAL | ARTIKEL | SERBA SERBI

METROPOLIS

Senin, 10 Juli 2017 02:34
Baru Dipanggil, 61 ASN Bolos Belum Dapat Sanksi
Hari pertama kerja setelah libur Idulfitri ASN Pemprov Kalteng diawali dengan apel, diwarnai banyaknya peserta yang tidak ikut upacara, (1/7) lalu. (AGUS PECE/KALTENG POS)

PROKAL.CO, PALANGKA RAYA – Senin 3 Juli lalu hari pertama masuk kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Kalteng setelah libur panjang Idulfitri. Namun, di saat pertama kerja ditandai dengan apel pagi, diwarnai banyaknya pegawai tidak turun ke lapangan dengan berbagai alasan.

Bahkan, 61 ASN dinyatakan tidak masuk kerja tanpa keterangan jelas. Pj Sekda Syahrin Daulay dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalteng memastikan memberikan sanksi kepada ASN bolos tersebut. Ke 61 ASN itu juga sudah dipanggil Sekda untuk diminta keterangan.

“Sudah kita panggil. Tapi sanksinya belum kita dapatkan apa untuk mereka,” ujar Syahrin kepada Kalteng Pos, Jumat (7/7).

Di tempat terpisah, Anggota Komisi A DPRD Kalteng P Lantas Sinaga mengatakan, ASN di lingkup pemprov harus disiplin dalam tugasnya termasuk disiplin masuk kerja. Tidak boleh tidak masuk kerja tanpa alasan yang dibenarkan. Pemprov menurutnya sudah seharusnya memberikan sanksi bagi pegawai malas kerja.

“ASN harus disiplin. Sekarang tidak mudah menjadi ASN. Untuk itu, harus benar-benar bekerja dengan baik,” ucap politisi Hanura ini pada Kalteng Pos, Sabtu (8/7).

Selain itu, Wakil Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kalteng ini mengungkapkan, sebagai dewan pihaknya juga mengawasi kinerja pemerintah dan konsistensi pemerintah dalam menjalankan aturan. Dia menegaskan, 61 ASN yang tanpa keterangan tersebut dipanggil dan diminta menjelaskan kenapa tidak masuk kerja.

“Kalau mereka tidak bisa menjelaskan alasan yang kuat, sebaiknya diberi sanksi. Agar ASN tersebut bisa disiplin. Pemerintah juga konsisten dengan ucapannya memberi sanksi ASN tanpa keterangan jelas. Jangan hanya ucapannya saja memberi sanksi,” katanya.

Di tempat terpisah, Wakil Ketua Komisi A DPRD Kalteng HM Fahruddin menyarankan agar kepala SOPD terkait dipanggil dan mendata ASN di SOPD tersebut menjelaskan kenapa tidak masuk kerja. Pemberian sanksi harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Mungkin yang tidak hadir saat apel itu karena tidak sempat memberikan keterangan. Untuk itu perlu ditelusuri sebabnya tidak masuk. Kalau memang karena malas ya harus diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar politisi NasDem ini. (uni/c2/abe/nto) 


BACA JUGA

Rabu, 22 November 2017 12:48
Pemkab Pulang Pisau

Aparat Desa Diminta Hati-hati Mengelola Anggaran

PULANG PISAU - Bupati Pulang Pisau (Pulpis), H Edy Pratowo meminta aparat desa bersinergi. Baik antara…

Rabu, 22 November 2017 12:42
DPRD Kota

Pemda Diminta Lakukan Pengawasan Lebih Intensif

PALANGKA RAYA - Kinerja dan profesionalitas petugas jembatan timbang di Kalteng, mulai mendapatkan perhatian.…

Rabu, 22 November 2017 12:39
DPRD Kota

Pemko Diharapkan Bisa Perhatikan Anak-anak Putus Sekolah

PALANGKA RAYA  –  Wakil Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Ida Ayu Anggraini mengatakan,…

Rabu, 22 November 2017 12:34
DPRD Kota

UMKM Terkendala Modal dan Pemasaran Produk

PALANGKA RAYA - Pemerintah Kota Palangka Raya diminta lebih intensi mengembangkan dan meningkatkan daya…

Rabu, 22 November 2017 12:30
DPRD Kota

Dewan Nilai Pemko Lalai Mengawal Perda

PALANGKA RAYA - Wakil Ketua DPRD Kota Palangka Raya Chrismes G Djaga menilai pemerintah kota lalai dalam…

Rabu, 22 November 2017 12:22
Pemko Palangka Raya

Konsep Bantaran Sungai Dikhawatirkan Permasalahan Perumahan Kumuh

PALANGKA RAYA - Rencana Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya terkait membangun kawasan Waterfront …

Selasa, 21 November 2017 13:30

Ditpolair Akan Mengajar di SMK

PALANGKA RAYA – Dinas Pendidikan Kalteng menjalin kerjasama dengan Direktorat Kepolisian Perairan…

Selasa, 21 November 2017 12:57
DPRD Kalteng

Dewan Sesalkan Tindakan Represif Polisi

PALANGKA RAYA - Dugaan terjadinya tindakan represif oleh aparat kepolisian terhadap mahasiswa yang melakukan…

Selasa, 21 November 2017 12:44
DPRD Kota

Kontraktor Diharapkan Bisa Bekerja Maksimal

PALANGKA RAYA – Anggota DPRD Kota Palangka Raya mengingatkan agar proyek pembangunan gedung perkantoran…

Selasa, 21 November 2017 12:41
DPRD Kota

Pembangunan Pasar Kalampangan Sitargetkan Harus Selesai Akhir Desember

PALANGKA RAYA - Pembangunan Pasar Kalampangan diketahui saat ini progress pekerjaan masih berjalan sekitar…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .