MANAGED BY:
JUMAT
24 NOVEMBER
UTAMA | LINTAS KALTENG | METROPOLIS | OLAHRAGA | HIBURAN | FEATURE | NASIONAL | ARTIKEL | SERBA SERBI

NASIONAL

Minggu, 09 Juli 2017 18:31
Inilah Perkiraan Pakar Ekonomi Biaya Pemindahan Ibu Kota ke Palangka Raya
Pusat Kota Palangka Raya dilihat dari udara. (JONY/KALTENG POS)

PROKAL.CO, UNTUK memindahkan ibu kota negara atau pemerintahan diperlukan biaya yang luar biasa besar. Tidak hanya sekadar puluhan miliar, tapi mencapai ratusan triliun rupiah.

Menurut pakar Ekonomi Makro Universitas Gadjah Mada (UGM) Tony Prasetiantono, setidaknya butuh minimal Rp500 triliun untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

Jumlah tersebut lebih besar dibanding uang yang dikeluarkan Grup Lippo sebesar Rp276 triliun untuk membangun kota baru Meikarta di sekitar Karawang.

"Kalau di Kalimantan, pasti lebih mahal. Minimal Rp500 triliun, perkiraan saya," ujar Tony Prasetiantono kepada JawaPos.com, Minggu (9/7).

Menurut dia, uang tersebut lebih baik dipakai untuk membangun infrastruktur di Papua, Sulawesi, dan Kalimantan ketimbang hanya dialokasikan khusus untuk membangun ibu kota baru. "Ini juga lebih cepat memeratakan pembangunan. Bakal lebih efektif, menurut saya," sebut dia.

Diakui Tony, wacana pemindahan ibu kota adalah hal yang bagus. Akan tetapi, lebih baik Presiden Joko Widodo saat ini fokus dengan program kerja kabinetnya, yakni  dengan mendorong pembangunan infrastruktur. Anggaran pemerintah untuk itu mencapai Rp300 triliun.

Tentu itu jumlah yang besar, tapi tetap belum cukup. Dia menuturkan, idealnya belanja infrastruktur untuk negara emerging market seperti Indonesia adalah 5 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Atau artinya sekitar Rp600-650 triliun.

"Nah, apa jadinya kalau belanja infrastruktur tersebut masih harus dibebani biaya membangun ibu kota baru. Sebaiknya kita fokus dulu untuk membangun infrastruktur," jelas Tony.

Dia melihat terjadi konflik target. Dimana di satu pihak Jokowi ingin ngebut untuk mengejar ketertiggalan infrastruktur. Di sisi lain ada keinginan untuk memindah ibu kota yang pasti akan memakan banyak ongkos.

"Kedua kepentingan bertabrakan, terjadi konflik. Saran saya, sebaiknya pemerintah fokus saja dengann pembangunan infrastruktur, itu sudah benar. Jangan lalu pecah fokus," tegasnya.

Memang sudah ada beberapa contoh negara yang memindahkan ibu kota atau memisahkan antara pusat pemerintahan dengan pusat bisnis. Seperti Australia yang membuat ibu kota baru di Canberra.

Namun bedanya, negara tersebut penduduknya sedikit, sekitar 20 juta orang. Negaranya pun cuma satu daratan. Jadi lebih mudah mengelolanya dibandingkan Indonesia, dan pasti ongkosnya lebih murah.

Lagipula kata Tony, jika menteri-menteri kantornya di Kalimantan, mereka tetap saja akan sering ke Jawa. Sebab pusat ekonomi dan penduduk ada di Jawa.

"Kalau Canberra kan letaknya di antara Sydney dan Melbourne, jadi relatif tidak masalah. By the way, PM Australia juga banyak tinggal di Sydney," pungkas pria yang pernah tinggal selama empat tahun di Canberra itu. (dna/JPG/nto)


BACA JUGA

Selasa, 14 November 2017 14:04

Wah..yang Bener Nih, Mbak Mega Ingin Maju di Pilkada?

ADA yang menarik dalam acara pengumuman calon gubernur dan wakil gubernur Bali yang digelar PDIP. Ketum…

Selasa, 14 November 2017 14:00

Komisioner KPU Dilarang Merangkap Anggota Ormas

SELURUH anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang ada di Indonesia, baik di pusat maupun di daerah diminta…

Sabtu, 11 November 2017 13:21

Walaah... Merasa Tak Dihargai Saat Pidato, Dandim Tampar Kades

KOMANDAN Distrik Militer (Dandim) 0720/Rembang Letkol Inf Darmawan Setiady menjadi bahan omongan setelah…

Kamis, 02 November 2017 23:36

KPU Akan Pantau Kebijakan Petahana

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan memantau petahana yang akan maju pada Pilkada Bekasi 2018. Salah satu…

Minggu, 29 Oktober 2017 12:01

Zulkifli Hasan: Pemuda Harus Rajin dan Berani Bersaing

YOGYAKARTA - Sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BMPAN) Kalimantan…

Selasa, 26 September 2017 23:10

KPK Resmi Tetapkan Bupati Kukar Sebagai Tersangka

BUPATI Kutai Kertanegara Rita Widyasari resmi berstatus tersangka, Selasa (26/9). Rita Widyasari ditetapkan…

Jumat, 22 September 2017 22:25

Hasil Pemilu 2019, Diprediksi Hanya Segini Parpol yang Lolos ke Senayan

KEBERADAAN Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilu akan mengurangi peluang partai politik kecil lolos…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .