MANAGED BY:
JUMAT
24 NOVEMBER
UTAMA | LINTAS KALTENG | METROPOLIS | OLAHRAGA | HIBURAN | FEATURE | NASIONAL | ARTIKEL | SERBA SERBI

NASIONAL

Kamis, 29 Juni 2017 13:43
PPDB Sistem Zonasi Bisa Terima Siswa Dari Luar Daerah
Ilustrasi pendaftaran siswa baru

PROKAL.CO, JAKARTA – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menegaskan, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi yang diterapkan saat ini, memperbolehkan menerima siswa baru dari luar daerah.

“Jangankan lintas kecamatan. Zonasi bisa lintas kabupaten/kota bahkan provinsi,’’ kata Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud Hamid Muhammad, Rabu (28/6).

Hamid berharap kepala daerah atau dinas pendidikan setempat menetapkan ketentuan zonasi yang baik. Sebab pada intinya sistem zonasi berupaya mendekatkan siswa dengan sekolah.

“Kalaupun misalnya berbasis kecamatan, tetap mengakomodasi siswa-siswa yang beda kecamatan tetapi dekat dengan sekolahannya,” ujarnya.

Selain itu, Hamid juga menegaskan, sesuai Permendikbud 17/2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), setiap sekolah wajib mengalokasikan 20 persen kuota penerimaan untuk siswa miskin.

“Itu bukan aturan baru, di Permendikbud 17/2017 itu sejatinya mempertegas aturan yang sudah ada selama ini,” ujarnya.

Namun sayangnya Hamid mengakui selama ini ketentuan 20 persen kuota siswa baru untuk siswa miskin itu jarang terpenuhi. Dia mengungkapkan di sekolah-sekolah favorit, pada umumnya hanya sekitar 10-12 persen kuota siswa miskin yang terisi.

Hamid menegaskan kuota siswa miskin yang terisi tidak sampai 20 persen itu banyak ditemukan di sekolah-sekolah perkotaan. Banyak sekali alasannya. Seperti jumlah penduduk miskin yang memang tidak banyak serta alasan-alasan lainnya.

“Tetapi kalau untuk sekolah di perdesaan, kuota untuk siswa miskin banyak yang terpenuhi. Bahkan lebih-lebih,” jelasnya.

Pengurus Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Mansur mengatakan sudah banyak pemda yang mengakomodasi ketentuan alokasi kuota untuk siswa miskin itu. Wakil Kepala SMAN 1 Gunungsari, Lombok Barat, itu menjelaskan seperti di dearahnya, sudah ada ketetapn 20 persen kuota untuk siswa miskin.

“Bahkan di daerah kami, untuk keluarga prasejahtera maksimal 30 persen,” katanya.

Mansur mengatakan dengan menelusuri anak-anak berbasis surat keterangan tidak mampu, sekolah sejatinya tidak akan kesulitan dalam mencari calon peserta didik dari keluarga tidak mampu. (wan/c3/JPG/nto)


BACA JUGA

Selasa, 14 November 2017 14:04

Wah..yang Bener Nih, Mbak Mega Ingin Maju di Pilkada?

ADA yang menarik dalam acara pengumuman calon gubernur dan wakil gubernur Bali yang digelar PDIP. Ketum…

Selasa, 14 November 2017 14:00

Komisioner KPU Dilarang Merangkap Anggota Ormas

SELURUH anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang ada di Indonesia, baik di pusat maupun di daerah diminta…

Sabtu, 11 November 2017 13:21

Walaah... Merasa Tak Dihargai Saat Pidato, Dandim Tampar Kades

KOMANDAN Distrik Militer (Dandim) 0720/Rembang Letkol Inf Darmawan Setiady menjadi bahan omongan setelah…

Kamis, 02 November 2017 23:36

KPU Akan Pantau Kebijakan Petahana

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan memantau petahana yang akan maju pada Pilkada Bekasi 2018. Salah satu…

Minggu, 29 Oktober 2017 12:01

Zulkifli Hasan: Pemuda Harus Rajin dan Berani Bersaing

YOGYAKARTA - Sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BMPAN) Kalimantan…

Selasa, 26 September 2017 23:10

KPK Resmi Tetapkan Bupati Kukar Sebagai Tersangka

BUPATI Kutai Kertanegara Rita Widyasari resmi berstatus tersangka, Selasa (26/9). Rita Widyasari ditetapkan…

Jumat, 22 September 2017 22:25

Hasil Pemilu 2019, Diprediksi Hanya Segini Parpol yang Lolos ke Senayan

KEBERADAAN Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilu akan mengurangi peluang partai politik kecil lolos…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .