MANAGED BY:
MINGGU
25 FEBRUARI
UTAMA | LINTAS KALTENG | METROPOLIS | OLAHRAGA | HIBURAN | FEATURE | NASIONAL | ARTIKEL | SERBA SERBI

METROPOLIS

Rabu, 28 Juni 2017 15:36
Politisi Daerah Wajib Ikuti Isu Nasional
Wakil Ketua DPRD Kalteng H Heriansyah

PROKAL.CO, PALANGKA RAYA – Rancangan Undang-Undang (RUU) penyelenggaraan pemilu masih digodok Pansus di DPR RI. Lobi-lobi politik mengenai lima isu krusial, Parliamentary threshold (ambang batas pencalonan di parlemen), Presidential threshold (ambang batas pencalonan presiden bagi partai politik), district magnitude (jumlah kursi tiap daerah pemilihan), sistem pemilu (terbuka atau tertutup) dan metode konversi suara masih menjadi kendala sehingga keputusan terus ditunda. Bahkan, pengambilan keputusan harus ditunda lagi sampai 10 Juli nanti.

Tidak bisa dipungkiri, ketentuan dalam RUU penyelenggaraan pemilu menjadi perhatian fraksi karena sangat terikat dengan kepentingan partai politik pada pemilu serentak 2019 nanti baik di pusat atau di daearh. Pada rapat pansus tanggal 14 Juni lalu, berkembang enam opsi paket terhadap lima isu krusial tersebut.

Untuk parliamentary threshold perdebatan tidak terlalu tinggi. Rata-rata fraksi di DPR RI menginginkan 4 persen atau 5 persen. Sementara untuk presidential threshold lobi-lobi fraksi sangat kental antara 20-25 persen, 10-15 persen atau nol persen.

Mengenai 2 isu tersebut, kader Partai Gerindra di Kalteng H Heriansyah mengatakan kader Gerindra akan mengikuti apa yang ditentukan oleh pusat. Pihaknya sepakat jika parliamentary thrshold 4 persen dan presidential threshold nol persen sebagaimana yang dikehendaki pusat.

“Fraksi Gerindra Kalteng, apa yang diputuskan pusat ikut. Sesuai dengan petunjtuk pusat. Khusus presidential treshold kami juga sepakat jika nol persen. Itu bukan kemunduran demokrasi,” ujar Heriansyah yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kalteng melalui telepos, Selasa (27/6).

Di tempat terpisah, kader parpol Nasdem HM Fahruddin juga menyetujui apa yang diputuskan oleh partainya di pusat. Bahkan parliamentary treshold yang diinginkan oleh pusat 7 persen pun dirinya optimis untuk Kalteng. Kalaupun harus 4 atau lima persen juga tidak masalah.

“Nasdem kan untuk parliamentary threshold maunya 7 persen. Jadi kalau disepakati cuma 4 atau 5 persen saja malah jadi turun, kalau 4 sampai 5 persen saja kita di daerah optimis saja,” ucapnya.

Khusus presidential threshold, Fahruddin yang juga salah satu anggota dewan di DPRD Kalteng menyetujui ada batasan dalam pencalonan prresiden sebagai salah satu tolok ukur. Untuk batasannya dia juga menyerahkan pada keputusan pusat.

Presidential threshold harus ada batasannya. Masa nol persen? Kalau nol kan semua partai yang tidak punya kursi juga bisa mencalonkan. Dengan itu juga kita menyeleksi calon yang maju untuk jadi presiden,” terangnya.

Dirinya juga mengharapkan RUU penyelenggaraan pemilu bisa secepatnya diseleaikan oleh pansus di DPR RI.  Jika RUU tersebut telah disepakati dan diketok akan mempermudah parpol di daerah. “Kalau sudah tuntaskan di daerah bisa cepat bersiap-siap,” bebernya. (uni/abe/nto)


BACA JUGA

Jumat, 23 Februari 2018 19:24
PILKADA PALANGKA RAYA

Imbauan Tak Digubris, Puluhan APK Paslon Wali Kota Disita

PALANGKA RAYA-Panwaslu Kota Palangka Raya membersihkan alat sosialisasi yang diduga menyalahi aturan.…

Selasa, 13 Februari 2018 14:29

Implementasi Empat Pilar Tangkal Efek Negatif Teknologi Informasi

PALANGKA RAYA– Anggota MPR RI, Hang Ali Saputra Syah Pahan, menyebut, pesatnya perkembangan teknologi…

Senin, 12 Februari 2018 11:13
DPRD Kota

Penanganan PKL Harus Segera Ditangai Pemko

PALANGKA RAYA - Hingga saat ini permasalahan terhadap pedagang kreatif lapangan (PKL) masih…

Senin, 12 Februari 2018 11:12
DPRD Kota

Jelang Pilkada Perlu Dukungan Semua Pihak

PALANGKA RAYA - Menjelang pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara serentak di 10 Kabupaten…

Senin, 12 Februari 2018 11:11
DPRD Kota

Dewan Dukung Pemko Naikkan Tunjangan ASN

PALANGKA RAYA - Demi meningkatkan kesejahteraan bagi para aparatur sipil negara (ASN), pemerintah…

Sabtu, 10 Februari 2018 11:36
Pemko Palangka Raya

Produksi Ikan Berkurang

PALANGKA RAYA - Ikan patin di pasaran beberapa waktu lalu cukup susah ditemukan. Rupanya ini karena…

Jumat, 09 Februari 2018 12:12
DPRD Kota

PKL Harus Taati Aturan Pemerintah

PALANGKA RAYA - Hingga saat ini masih banyak Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) yang tidak taat aturan.…

Jumat, 09 Februari 2018 12:11
DPRD Kota

Perlu Perbaikan Mental

PALANGKA RAYA - Guna mencegah dan memberantas pungutan liar yang terjadi, Inspektorat Palangka…

Jumat, 09 Februari 2018 11:31
DPRD Kota

Tepatkan Tenaga Teknis di DPM PTSP

PALANGKA RAYA - Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu oleh Pemko Palangka Raya sudah dijalankan…

Kamis, 08 Februari 2018 12:43
DPRD Kota

Menjaga Kesiapan Fisik Anak Hadapi Ujian

PALANGKA RAYA - Pelaksanaan ujian sekolah maupun ujian nasional (UN) pada semua jenjang pendidikan,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .