MANAGED BY:
SENIN
25 SEPTEMBER
UTAMA | LINTAS KALTENG | METROPOLIS | OLAHRAGA | HIBURAN | FEATURE | NASIONAL | ARTIKEL | SERBA SERBI

NASIONAL

Minggu, 18 Juni 2017 12:48
Politisi PDIP: KPK Jangan Merasa Paling Benar, Kalau Bersih Kenapa Risih
Masinton Pasaribu

PROKAL.CO, SIKAP reaksioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pansus angket yang dibentuk oleh DPR justru mengundang pertanyaan dan kecurigaan. Lembaga antirasuah itu dinilai terkesan arogan dan merasa paling benar.

Demikian disampaikan Anggota Pansus KPK, Masinton Pasaribu kepada wartawan, Sabtu (18/6).

"KPK jangan menjadi institusi arogan yg merasa paling benar, mengangkangi dan menginjak-injak Konstitusi dan perundang-undangan negara kita," kata Masinton.

Ditegaskan Masinton, KPK adalah kategori lembaga negara yg wajib tunduk, taat dan patuh pada keputusan DPR yg dimandatkan oleh Konstitusi (UUD) dan perundang-undangan melakukan penyelidikan terhadap institusi negara yang melaksanakan UU.

Hak Angket kata Masinton adalah perintah konstitusi yg dimiliki oleh DPR dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengwasannya untuk melakukan penyelidikan. Pasal 20A ayat 1 dan 2 UUD Negara RI. Serta teknis pembentukan Pansus Hak Angket DPR-RI diatur dalam UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD. Serta Peraturan DPR-RI.

Sejak awal kata politisi PDIP ini DPR berkomitmen membentuk pansus Hak angket KPK bukan untuk menyelidiki penanganan perkara yang ditangani oleh KPK. Hak angket sebagai Hak pengawasan tertinggi DPR-RI ditujukan untuk melakukan penyelidikan atas Pelaksanaan perundang-undangan yg dilakukan oleh KPK.

Hak angket kata dia seperti halnya pelaksanaan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi. Serta UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Politisi PDIP ini menambahkan KPK telah memberikan contoh yg tidak patut dalam ketatanegaraan Indoensia.

"Dan langkah semena-mena KPK yg menabrak rambu-rambu ketatanegaraan ini harus kita hentikan bersama. Sikap reaktif dan arogansi KPK sudah diluar batas kepatutan," kata anggota komisi III DPR RI itu.

KPK tegas Masintoon sebagai institusi penegak hukum harusnya menjadi tauladan kepatuhan dan taat pada konstitusi dan perundang-undangan sebagai dasar hukum kita bernegara dan berbangsa.

"Kalau bersih, Kenapa Risih. Kalau benar, Kenapa Takut, Berani Jujur Hebat, Jujur Dong! Salam Juang," demikian Masinton. (san/rmol/nto)


BACA JUGA

Senin, 18 September 2017 16:17

Proses Pilkada Harus Diluruskan

JAKARTA-Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan menyatakan peraturan terkait proses…

Jumat, 15 September 2017 06:51

Orangutan Asal Kalteng Diajak Warga Naik Motor di Kuwait

SAMPIT-Setelah beberapa bulan berada di wilayah Negara Timur Tengah bayi orangutan bernama Taymur (3)…

Selasa, 05 September 2017 23:21

PWI Kaltim Galang Dana untuk Rohingya

SAMARINDA – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) tak mau tinggal diam menyikapi krisis kemanusiaan…

Sabtu, 26 Agustus 2017 20:01

Wew...! Uang Hasil Tuyul Bisa Kena Pajak Juga Loh...

PERISTIWA lucu belum lama ini terjadi pada akun milik Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan…

Sabtu, 26 Agustus 2017 19:43

Sekolah Bayar SPP? Seperti Jaman Orde Baru Saja

BUPATI Purwakarta Dedi Mulyadi menilai, keberadaan pungutan SPP di SMA/SMK merupakan kemunduran…

Rabu, 16 Agustus 2017 01:00

BNN Sebut 66 Narkoba Jenis Baru Sudah Masuk Indonesia, Ini Namanya

BADAN Narkotika Nasional (BNN) mengkonfirmasi bila telah ada narkoba jenis baru yang masuk ke Indonesia.…

Selasa, 08 Agustus 2017 12:20
DPRD Kota

Pemko Diminta Sediakan Anggaran Tiga Sektor Penting

PALANGKA RAYA - Ketua Komisi C DPRD Kota Palangka Raya Rusliansyah, meminta Pemerintah Kota (Pemko)…

Senin, 07 Agustus 2017 13:37

Ormas Berseragam Mirip TNI Bakal Ditindak Tegas

MARAKNYA organisasi masyarakat (ormas) yang berseragam lengkap mirip dengan Tentara Nasional Indonesia…

Minggu, 30 Juli 2017 22:46

Mendagri: Lembaga Dayak Kekuatan NKRI

KEBERADAAN lembaga adat dan kelompok adat sejak dulu memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan pembangunan.…

Kamis, 27 Juli 2017 22:00

CATAT NIH..!!! Jadwal dan Syarat Pendaftaran CPNS Kemenkum HAM 2017

PENDAFTARAN Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2017 di lingkungan Mahkamah Agung (MA) dan Kementerian…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .