MANAGED BY:
JUMAT
24 NOVEMBER
UTAMA | LINTAS KALTENG | METROPOLIS | OLAHRAGA | HIBURAN | FEATURE | NASIONAL | ARTIKEL | SERBA SERBI

NASIONAL

Minggu, 18 Juni 2017 12:48
Politisi PDIP: KPK Jangan Merasa Paling Benar, Kalau Bersih Kenapa Risih
Masinton Pasaribu

PROKAL.CO, SIKAP reaksioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pansus angket yang dibentuk oleh DPR justru mengundang pertanyaan dan kecurigaan. Lembaga antirasuah itu dinilai terkesan arogan dan merasa paling benar.

Demikian disampaikan Anggota Pansus KPK, Masinton Pasaribu kepada wartawan, Sabtu (18/6).

"KPK jangan menjadi institusi arogan yg merasa paling benar, mengangkangi dan menginjak-injak Konstitusi dan perundang-undangan negara kita," kata Masinton.

Ditegaskan Masinton, KPK adalah kategori lembaga negara yg wajib tunduk, taat dan patuh pada keputusan DPR yg dimandatkan oleh Konstitusi (UUD) dan perundang-undangan melakukan penyelidikan terhadap institusi negara yang melaksanakan UU.

Hak Angket kata Masinton adalah perintah konstitusi yg dimiliki oleh DPR dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengwasannya untuk melakukan penyelidikan. Pasal 20A ayat 1 dan 2 UUD Negara RI. Serta teknis pembentukan Pansus Hak Angket DPR-RI diatur dalam UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD. Serta Peraturan DPR-RI.

Sejak awal kata politisi PDIP ini DPR berkomitmen membentuk pansus Hak angket KPK bukan untuk menyelidiki penanganan perkara yang ditangani oleh KPK. Hak angket sebagai Hak pengawasan tertinggi DPR-RI ditujukan untuk melakukan penyelidikan atas Pelaksanaan perundang-undangan yg dilakukan oleh KPK.

Hak angket kata dia seperti halnya pelaksanaan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi. Serta UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Politisi PDIP ini menambahkan KPK telah memberikan contoh yg tidak patut dalam ketatanegaraan Indoensia.

"Dan langkah semena-mena KPK yg menabrak rambu-rambu ketatanegaraan ini harus kita hentikan bersama. Sikap reaktif dan arogansi KPK sudah diluar batas kepatutan," kata anggota komisi III DPR RI itu.

KPK tegas Masintoon sebagai institusi penegak hukum harusnya menjadi tauladan kepatuhan dan taat pada konstitusi dan perundang-undangan sebagai dasar hukum kita bernegara dan berbangsa.

"Kalau bersih, Kenapa Risih. Kalau benar, Kenapa Takut, Berani Jujur Hebat, Jujur Dong! Salam Juang," demikian Masinton. (san/rmol/nto)


BACA JUGA

Selasa, 14 November 2017 14:00

Komisioner KPU Dilarang Merangkap Anggota Ormas

SELURUH anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang ada di Indonesia, baik di pusat maupun di daerah diminta…

Sabtu, 11 November 2017 13:21

Walaah... Merasa Tak Dihargai Saat Pidato, Dandim Tampar Kades

KOMANDAN Distrik Militer (Dandim) 0720/Rembang Letkol Inf Darmawan Setiady menjadi bahan omongan setelah…

Kamis, 02 November 2017 23:36

KPU Akan Pantau Kebijakan Petahana

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan memantau petahana yang akan maju pada Pilkada Bekasi 2018. Salah satu…

Minggu, 29 Oktober 2017 12:01

Zulkifli Hasan: Pemuda Harus Rajin dan Berani Bersaing

YOGYAKARTA - Sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BMPAN) Kalimantan…

Selasa, 26 September 2017 23:10

KPK Resmi Tetapkan Bupati Kukar Sebagai Tersangka

BUPATI Kutai Kertanegara Rita Widyasari resmi berstatus tersangka, Selasa (26/9). Rita Widyasari ditetapkan…

Jumat, 22 September 2017 22:25

Hasil Pemilu 2019, Diprediksi Hanya Segini Parpol yang Lolos ke Senayan

KEBERADAAN Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilu akan mengurangi peluang partai politik kecil lolos…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .