MANAGED BY:
SABTU
24 FEBRUARI
UTAMA | LINTAS KALTENG | METROPOLIS | OLAHRAGA | HIBURAN | FEATURE | NASIONAL | ARTIKEL | SERBA SERBI

NASIONAL

Minggu, 18 Juni 2017 12:48
Politisi PDIP: KPK Jangan Merasa Paling Benar, Kalau Bersih Kenapa Risih
Masinton Pasaribu

PROKAL.CO, SIKAP reaksioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pansus angket yang dibentuk oleh DPR justru mengundang pertanyaan dan kecurigaan. Lembaga antirasuah itu dinilai terkesan arogan dan merasa paling benar.

Demikian disampaikan Anggota Pansus KPK, Masinton Pasaribu kepada wartawan, Sabtu (18/6).

"KPK jangan menjadi institusi arogan yg merasa paling benar, mengangkangi dan menginjak-injak Konstitusi dan perundang-undangan negara kita," kata Masinton.

Ditegaskan Masinton, KPK adalah kategori lembaga negara yg wajib tunduk, taat dan patuh pada keputusan DPR yg dimandatkan oleh Konstitusi (UUD) dan perundang-undangan melakukan penyelidikan terhadap institusi negara yang melaksanakan UU.

Hak Angket kata Masinton adalah perintah konstitusi yg dimiliki oleh DPR dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengwasannya untuk melakukan penyelidikan. Pasal 20A ayat 1 dan 2 UUD Negara RI. Serta teknis pembentukan Pansus Hak Angket DPR-RI diatur dalam UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD. Serta Peraturan DPR-RI.

Sejak awal kata politisi PDIP ini DPR berkomitmen membentuk pansus Hak angket KPK bukan untuk menyelidiki penanganan perkara yang ditangani oleh KPK. Hak angket sebagai Hak pengawasan tertinggi DPR-RI ditujukan untuk melakukan penyelidikan atas Pelaksanaan perundang-undangan yg dilakukan oleh KPK.

Hak angket kata dia seperti halnya pelaksanaan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi. Serta UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Politisi PDIP ini menambahkan KPK telah memberikan contoh yg tidak patut dalam ketatanegaraan Indoensia.

"Dan langkah semena-mena KPK yg menabrak rambu-rambu ketatanegaraan ini harus kita hentikan bersama. Sikap reaktif dan arogansi KPK sudah diluar batas kepatutan," kata anggota komisi III DPR RI itu.

KPK tegas Masintoon sebagai institusi penegak hukum harusnya menjadi tauladan kepatuhan dan taat pada konstitusi dan perundang-undangan sebagai dasar hukum kita bernegara dan berbangsa.

"Kalau bersih, Kenapa Risih. Kalau benar, Kenapa Takut, Berani Jujur Hebat, Jujur Dong! Salam Juang," demikian Masinton. (san/rmol/nto)


BACA JUGA

Senin, 08 Januari 2018 17:24

Inikah Penyebab Ahok Menggugat Cerai Veronica Tan?

KABAR perselingkuhan yang menjadi biang kerok gugatan cerai Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .