MANAGED BY:
MINGGU
17 DESEMBER
UTAMA | LINTAS KALTENG | METROPOLIS | OLAHRAGA | HIBURAN | FEATURE | NASIONAL | ARTIKEL | SERBA SERBI

NASIONAL

Minggu, 18 Juni 2017 12:13
Aturan Baru! Guru PNS Wajib Bertugas 10 Tahun di Daerah Khusus
Ilustrasi

PROKAL.CO, GURU yang diangkat menjadi PNS wajib bersedia teken pernyataan siap ditempatkan di daerah khusus. Ketentuan itu sesuai regulasi yang baru, PP 19/2017 tentang Guru.

Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Sumarna Surapranata mengatakan, sebelumnya tidak ada klausul kesediaan ditempatkan di daerah khusus.

Akibatnya muncul banyak kasus sekolah-sekolah di daerah terpencil kekurangan guru. Sebab meskipun ada pengisian, dalam tempo singkat gurunya minta dimutasi ke kota.

"Semangat aturan ini adalah, kita ingin pendidikan di daerah-daerah 3T (terluar, tertinggal, dan terdepan, red) bisa maju. Dengan adanya guru profesional," titurnya.

Pranata mengatakan kelompok pertama yang merasakan aturan baru kesediaan berada di daerah khusus selama 10 tahun itu adalah 6.296 orang CPNS guru garis depan (GGD).

Saat ditetapkan menjadi CPNS mereka harus teken kesediaan tidak mengajukan pindah ke kota selama 10 tahun ke depan.

Pranata mengatakan ketentuan 10 tahun itu sifatnya ketentuan minimal. Artinya CPNS atau PNS guru boleh saja sampai pensiun berada di daerah khusus.

Dia berharap kepada kepala daerah, selaki pemilik PNS guru, tidak sering-sering menunjuk guru sebagai tenaga administrasi atau struktural. Seperti menjadi lurah atau pejabat di dinas-dinas.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan, seorang PNS memang memiliki hak untuk mengajukan pindah lokasi bekerja. Misalnya dari daerah pedalaman ke perkotaan.

Namun dia mengingatkan, ada kalanya pemerintah membuka lowongan PNS baru untuk mengisi kekurangan pegawai di daerah khusus.

"Jadi sebenarnya saat mendaftar sudah memiliki komitmen untuk bekerja di daerah khusus," jelasnya.

Bukan sebaliknya, melamar PNS untuk daerah khusus hanya sebagai batu loncatan. Beberapa tahun setelah diangkat lantas mengajukan mutasi pindah kerja.

"Misalnya orang Jawa lolos PNS di Papua. Kemudian mengajukan mutasi balik ke Jawa lagi," jelasnya.

Jika cara-cara seperti itu masih terjadi, ketimpangan kuantitas maupun kualitas PNS bakal terus terjadi.

Bima mengakui sejatinya jumlah PNS, misalnya guru, sejatinya berlebih. Hanya saja terasa kurang karena tidak merata sebarannya. (wan/jpnn/nto)


BACA JUGA

Selasa, 28 November 2017 15:05

Banding PT WAJ Ditolak, KLHK Menangkan Kasus Karhutla

JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menegaskan kembali komitmen penegakkan hukum…

Selasa, 14 November 2017 14:04

Wah..yang Bener Nih, Mbak Mega Ingin Maju di Pilkada?

ADA yang menarik dalam acara pengumuman calon gubernur dan wakil gubernur Bali yang digelar PDIP. Ketum…

Selasa, 14 November 2017 14:00

Komisioner KPU Dilarang Merangkap Anggota Ormas

SELURUH anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang ada di Indonesia, baik di pusat maupun di daerah diminta…

Sabtu, 11 November 2017 13:21

Walaah... Merasa Tak Dihargai Saat Pidato, Dandim Tampar Kades

KOMANDAN Distrik Militer (Dandim) 0720/Rembang Letkol Inf Darmawan Setiady menjadi bahan omongan setelah…

Kamis, 02 November 2017 23:36

KPU Akan Pantau Kebijakan Petahana

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan memantau petahana yang akan maju pada Pilkada Bekasi 2018. Salah satu…

Minggu, 29 Oktober 2017 12:01

Zulkifli Hasan: Pemuda Harus Rajin dan Berani Bersaing

YOGYAKARTA - Sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BMPAN) Kalimantan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .