MANAGED BY:
RABU
23 AGUSTUS
UTAMA | LINTAS KALTENG | METROPOLIS | OLAHRAGA | HIBURAN | FEATURE | NASIONAL | ARTIKEL | SERBA SERBI

NASIONAL

Kamis, 01 Juni 2017 21:18
Sabar Ya..! Pencairan THR PNS Tunggu Ini Dulu
Ilustrasi

PROKAL.CO, JAKARTA – Permerintah harus merogoh uang negara Rp17,5 triliun lebih untuk membayar gaji ke-13 dan THR PNS.

Terkait dengan pencairan dana THR, Dirjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu Marwanto mengatakan bahwa masih menunggu finalisasi peraturan pemerintah (PP) yang masih dirumuskan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB).

Menurutnya, teknis pencairannya akan diatur dengan peraturan menteri keuangan. “Sekarang masih finalisasi PMK pencairan THR,” tuturnya. 

Dikatakannya, pemerintah telah mengalokasikan anggaran THR untuk PNS senilai Rp8 triliun hingga Rp10 triliun atau lebih besar dibanding tahun lalu yakni Rp6,5 triliun.

Marwanto menuturkan, kenaikan alokasi anggaran THR disebabkan adanya kenaikan pangkat ASN sehingga gaji pokok ikut naik. Selain itu, ada penambahan pegawai baru di beberapa kementerian/lembaga negara.

“Tahun ini (THR) Rp8 triliun hingga Rp10 triliun. Anggaran itu sudah digabung dengan dana pensiun ya, jadi naiknya tidak terlalu banyak,” kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani di Gedung DPR, Senayan, Selasa (30/5).

Menurut Askolani, kenaikan tipis anggaran THR alias gaji ke-13 untuk PNS disebabkan tahun ini tidak ada kenaikan gaji pokok.

Sementara itu, untuk membayar gaji ke-13 dan THR PNS, pemerintah harus merogoh uang negara Rp17,5 triliun lebih untuk membayar gaji ke-13 dan THR PNS. Besarnya nominal tersebut membuat hati honorer kategori dua (K2) perih.

Bagaimana tidak, selama ini beban pekerjaan yang honorer K2 pikul tidak jauh berbeda dengan PNS.‎ Namun, dari segi kesejahteraan terasa bagai bumi dan langit.

"Ini bukan lagi kesenjangan sosial tapi penzaliman.‎ Kami mengabdi di negeri ini puluhan tahun dengan honor ratusan ribu per bulan," kata Ketua Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Jawa Tengah Ahmad Saefudin kepada JPNN.com, Rabu (31/5).

Sementara payung hukum yang sedang diupayakan berupa revisi UU ASN pun belum tahu kapan ditetapkan. Lagi-lagi honorer K2 harus bersabar.

"Inikah negeri dengan semboyan: Gemah repah lohjinawi, toto tentrem kerto raharjo. PNS makin sejahterah, nasib honorer K2 bagaimana pak presiden?" ucapnya.

Ahmad menambahkan, ratusan ribu honorer K2 saat ini menunggu hati nurani pemerintah. "Kami berdoa semoga pemerintah dan DPR terbuka pintu hatinya untuk memperjuangkan nasib 400 ribu honorer K2‎ menjadi PNS," harapnya. (jpnn/c3/bud/nto)


BACA JUGA

Rabu, 16 Agustus 2017 01:00

BNN Sebut 66 Narkoba Jenis Baru Sudah Masuk Indonesia, Ini Namanya

BADAN Narkotika Nasional (BNN) mengkonfirmasi bila telah ada narkoba jenis baru yang masuk ke Indonesia.…

Selasa, 08 Agustus 2017 12:20
DPRD Kota

Pemko Diminta Sediakan Anggaran Tiga Sektor Penting

PALANGKA RAYA - Ketua Komisi C DPRD Kota Palangka Raya Rusliansyah, meminta Pemerintah Kota (Pemko)…

Senin, 07 Agustus 2017 13:37

Ormas Berseragam Mirip TNI Bakal Ditindak Tegas

MARAKNYA organisasi masyarakat (ormas) yang berseragam lengkap mirip dengan Tentara Nasional Indonesia…

Minggu, 30 Juli 2017 22:46

Mendagri: Lembaga Dayak Kekuatan NKRI

KEBERADAAN lembaga adat dan kelompok adat sejak dulu memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan pembangunan.…

Kamis, 27 Juli 2017 22:00

CATAT NIH..!!! Jadwal dan Syarat Pendaftaran CPNS Kemenkum HAM 2017

PENDAFTARAN Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2017 di lingkungan Mahkamah Agung (MA) dan Kementerian…

Kamis, 27 Juli 2017 11:00

Widiiih...! Oknum Perwira Polisi Klepek-klepek Dipelukan Istri Bintara

AJUN Komisaris Polisi (AKP) H, perwira polisi yang sehari-hari bertugas sebagai Kasat Lantas Polres…

Kamis, 20 Juli 2017 22:06

Sadis! Sambil Begituan, Istri Dibunuh dengan Keji

PERBUATAN Dedy Perangin-angin benar-benar keji. Pria 25 tahun itu tega membunuh istrinya sendiri secara…

Kamis, 20 Juli 2017 21:46

Tegas! Kapolri Perintahkan Langsung Tembak di Tempat Bandar Narkoba

MARAKNYA peredaran narkoba di Indonesia membuat Kapolri Jenderal Tito Karnavian gerah. Hingga dia pun…

Rabu, 19 Juli 2017 16:06

Menko Kemaritiman Temui Dahlan Iskan

Saya tidak menyangka ada seorang menteri bertandang ke rumah seorang tersangka seperti saya...... ----------------------------------------…

Minggu, 09 Juli 2017 18:48

Gara-gara Hal Ini, Pengamat Sebut Palangka Raya Tak Layak Jadi Ibu Kota

PENGAMAT lingkungan dari Universitas Trisaksi, Nirwono Yoga mengatakan, Palangka Raya tidak memenuhi…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .