MANAGED BY:
SENIN
20 NOVEMBER
UTAMA | LINTAS KALTENG | METROPOLIS | OLAHRAGA | HIBURAN | FEATURE | NASIONAL | ARTIKEL | SERBA SERBI

NASIONAL

Kamis, 01 Juni 2017 21:18
Sabar Ya..! Pencairan THR PNS Tunggu Ini Dulu
Ilustrasi

PROKAL.CO, JAKARTA – Permerintah harus merogoh uang negara Rp17,5 triliun lebih untuk membayar gaji ke-13 dan THR PNS.

Terkait dengan pencairan dana THR, Dirjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu Marwanto mengatakan bahwa masih menunggu finalisasi peraturan pemerintah (PP) yang masih dirumuskan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB).

Menurutnya, teknis pencairannya akan diatur dengan peraturan menteri keuangan. “Sekarang masih finalisasi PMK pencairan THR,” tuturnya. 

Dikatakannya, pemerintah telah mengalokasikan anggaran THR untuk PNS senilai Rp8 triliun hingga Rp10 triliun atau lebih besar dibanding tahun lalu yakni Rp6,5 triliun.

Marwanto menuturkan, kenaikan alokasi anggaran THR disebabkan adanya kenaikan pangkat ASN sehingga gaji pokok ikut naik. Selain itu, ada penambahan pegawai baru di beberapa kementerian/lembaga negara.

“Tahun ini (THR) Rp8 triliun hingga Rp10 triliun. Anggaran itu sudah digabung dengan dana pensiun ya, jadi naiknya tidak terlalu banyak,” kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani di Gedung DPR, Senayan, Selasa (30/5).

Menurut Askolani, kenaikan tipis anggaran THR alias gaji ke-13 untuk PNS disebabkan tahun ini tidak ada kenaikan gaji pokok.

Sementara itu, untuk membayar gaji ke-13 dan THR PNS, pemerintah harus merogoh uang negara Rp17,5 triliun lebih untuk membayar gaji ke-13 dan THR PNS. Besarnya nominal tersebut membuat hati honorer kategori dua (K2) perih.

Bagaimana tidak, selama ini beban pekerjaan yang honorer K2 pikul tidak jauh berbeda dengan PNS.‎ Namun, dari segi kesejahteraan terasa bagai bumi dan langit.

"Ini bukan lagi kesenjangan sosial tapi penzaliman.‎ Kami mengabdi di negeri ini puluhan tahun dengan honor ratusan ribu per bulan," kata Ketua Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Jawa Tengah Ahmad Saefudin kepada JPNN.com, Rabu (31/5).

Sementara payung hukum yang sedang diupayakan berupa revisi UU ASN pun belum tahu kapan ditetapkan. Lagi-lagi honorer K2 harus bersabar.

"Inikah negeri dengan semboyan: Gemah repah lohjinawi, toto tentrem kerto raharjo. PNS makin sejahterah, nasib honorer K2 bagaimana pak presiden?" ucapnya.

Ahmad menambahkan, ratusan ribu honorer K2 saat ini menunggu hati nurani pemerintah. "Kami berdoa semoga pemerintah dan DPR terbuka pintu hatinya untuk memperjuangkan nasib 400 ribu honorer K2‎ menjadi PNS," harapnya. (jpnn/c3/bud/nto)


BACA JUGA

Selasa, 14 November 2017 14:04

Wah..yang Bener Nih, Mbak Mega Ingin Maju di Pilkada?

ADA yang menarik dalam acara pengumuman calon gubernur dan wakil gubernur Bali yang digelar PDIP. Ketum…

Selasa, 14 November 2017 14:00

Komisioner KPU Dilarang Merangkap Anggota Ormas

SELURUH anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang ada di Indonesia, baik di pusat maupun di daerah diminta…

Sabtu, 11 November 2017 13:21

Walaah... Merasa Tak Dihargai Saat Pidato, Dandim Tampar Kades

KOMANDAN Distrik Militer (Dandim) 0720/Rembang Letkol Inf Darmawan Setiady menjadi bahan omongan setelah…

Kamis, 02 November 2017 23:36

KPU Akan Pantau Kebijakan Petahana

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan memantau petahana yang akan maju pada Pilkada Bekasi 2018. Salah satu…

Minggu, 29 Oktober 2017 12:01

Zulkifli Hasan: Pemuda Harus Rajin dan Berani Bersaing

YOGYAKARTA - Sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BMPAN) Kalimantan…

Selasa, 26 September 2017 23:10

KPK Resmi Tetapkan Bupati Kukar Sebagai Tersangka

BUPATI Kutai Kertanegara Rita Widyasari resmi berstatus tersangka, Selasa (26/9). Rita Widyasari ditetapkan…

Jumat, 22 September 2017 22:25

Hasil Pemilu 2019, Diprediksi Hanya Segini Parpol yang Lolos ke Senayan

KEBERADAAN Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilu akan mengurangi peluang partai politik kecil lolos…

Senin, 18 September 2017 16:17

Proses Pilkada Harus Diluruskan

JAKARTA-Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan menyatakan peraturan terkait proses…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .