MANAGED BY:
SELASA
27 JUNI
UTAMA | LINTAS KALTENG | METROPOLIS | OLAHRAGA | HIBURAN | FEATURE | NASIONAL | ARTIKEL | SERBA SERBI

NASIONAL

Kamis, 18 Mei 2017 14:47
Horeee... Tahun Depan, Moratorium Rekrutmen CPNS Berakhir
Ilustrasi

PROKAL.CO, JAKARTA– Moratorium rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) berakhir tahun depan. Namun, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) tidak serta merta membuka seluruh pintu. Hanya PNS untuk formasi pada bidang khusus yang akan mereka terima.

PNS bidang khusus tersebut meliputi hakim, petugas imigrasi, dan lembaga pemasyarakatan (lapas). ”Itu sudah kajian Kemenkumham (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) dan MA (Mahkamah Agung),” kata Menpan dan RB Asman Abrur Selasa (16/5).

 Keputusan mengakhiri moratorium PNS bidang khusus dilandasi beberapa hal. Di antaranya kekurangan hakim yang sudah dilaporkan oleh MA serta kebutuhan Kemenkumham. PNS bidang umum masih moratorium karena jumlahnya berlebih. ”Karena tenaga administratif masih mendominasi,” ucap Asman.

Berdasar data Kemenpan dan RB, persentase tenaga administratif mencapai 62 persen dari total keseluruhan PNS. Karena itu, pemerintah belum membuka moratorium PNS bidang umum.

“Untuk (PNS bidang) umum masih kami moratorium. Yang khusus kami buka,” tegas menteri kelahiran 1961 itu.

Namun demikian, Asman belum bisa merinci jumlah keseluruhan PNS yang akan diterima. Baik untuk instansi yang berada di bawah koordinasi Kemenkumham maupun MA.  Selain PNS bidang khusus, sambung dia, pemerintah juga membuka pintu untuk PNS lain. ”Bidang kesehatan dan pendidikan,” ujarnya.

Ketika dikonfirmasi, hakim yustisial pada Biro Hukum dan Humas MA D. Y. Witanto menyampaikan, MA kekurangan banyak hakim. Jumlahnya sesuai yang pernah dilaporkan oleh Ketua MA Hatta Ali.

“Kebutuhan hakim seluruhnya 4.000,” ungkap dia kepada Jawa Pos.

Lantaran angka itu terlalu tinggi, MA mengusulkan sebanyak 1.800 hakim kepada Kemenpan dan RB. “Untuk memenuhi kebutuhan yang medesak,” terang Witanto. Hanya saja, usulan itu tidak sepenuhnya diterima. Terakhir, kata dia, Kemenpan dan RB mengkonfirmasi akan menerima 1.684 hakim.

Meski jauh dari angka yang diusulkan oleh MA, mereka mengapresiasi langkah pemerintah. Mereka berencana menyebar 1.684 hakim itu ke beberapa daerah. “Karena saat ini banyak pengadilan yang hanya punya satu majelis,” jelas Witanto. Contohnya Pengadilan Negeri Andoolo di Sulawesi Tenggara.

Sementara itu, Kepala Humas dan Umum Agung Sampurno menjelaskan, instansinya memang kekurangan tenaga. Sampai saat ini, ada 7.800 yang bertugas di bawah naungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi. ”Di seluruh Indonesia dan luar negeri,” ucap pria yang akrab dipanggil Agung itu. 

Menurut Agung, angka tersebut belum memenuhi kebutuhan. Untuk sampai jumlah ideal, instansinya butuh 10 ribu tambahan petugas. Koordinasi dengan Kemenkumham maupun Kemenpan dan RB terkait akan tersebut sudah dilakukan. ”Jumlah pastinya (usulan diterima) harus saya verifikasi,’ ujarnya.

Sebelumnya, Menkumham Yassona H. Laoly sudah sempat menyampaikan bahwa Kemenpan RB menyetujui usulan untuk menambah petugas imigrasi dan lapas. Angka yang disetujui dari usulan mereka sebanyak 16 ribu petugas baru. Seluruhnya akan direkrut tahun depan. (syn/JPG/nto)


BACA JUGA

Selasa, 20 Juni 2017 14:59

Breaking News: OTT, KPK Tangkap Gubernur Bengkulu

KOMISI Pemberantasan Korupsi dikabarkan kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini,…

Senin, 19 Juni 2017 16:10

Duh..! Biasa Tagihan Listrik Rp70 Ribu per Bulan, Subsidi Dicabut Langsung jadi Rp160 Ribu

DAMPAK kebijakan subsidi tepat sasaran juga membuat banyak masyarakat yang akhirnya tidak mendapatkan…

Senin, 19 Juni 2017 15:45

Oknum Anggota Brimob Aniaya dan Ancam Tembak Wartawan ANTARA

KEKERASAN terhadap wartawan yang tengah menjalankan tugas jurnalistik kembali berulang. Kali ini, kekerasan…

Minggu, 18 Juni 2017 12:48

Politisi PDIP: KPK Jangan Merasa Paling Benar, Kalau Bersih Kenapa Risih

SIKAP reaksioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pansus angket yang dibentuk oleh DPR justru…

Minggu, 18 Juni 2017 12:13

Aturan Baru! Guru PNS Wajib Bertugas 10 Tahun di Daerah Khusus

GURU yang diangkat menjadi PNS wajib bersedia teken pernyataan siap ditempatkan di daerah khusus. Ketentuan…

Sabtu, 17 Juni 2017 15:02

Romy Menang PK, Djan Faridz Tak Berhak Lagi Ngaku Pimpinan PPP

JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pimpinan M. Romahurmuziy resmi ditetapkan sebagai PPP yang…

Jumat, 16 Juni 2017 16:36

Tolak Sekolah 5 Hari, Begini Penegasan Ketua Umum PBNU

JAKARTA – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj menegaskan penolakannya…

Jumat, 16 Juni 2017 16:01

Wew…! Dalang Penyerangan Novel Baswedan Adalah Jenderal Polisi?

JAKARTA – Kabid Humas Polda Metro Jaya, Argo Yuwono, membeberkan soal adanya keterlibatan salah…

Kamis, 15 Juni 2017 14:34

Lima Hari Sekolah, Wapres: Siapa Bikin Dapur di Sekolah?

BERBAGAI tanggapan pro kontra terhadap kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang akan mulai menerapkan…

Kamis, 15 Juni 2017 14:31

Sekolah 5 Hari: Sehari 8 Jam di Sekolah, Istirahat Hanya 30 Menit

JAKARTA - Selasa (13/6) lalu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy telah menerbitkan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .