MANAGED BY:
KAMIS
19 OKTOBER
UTAMA | LINTAS KALTENG | METROPOLIS | OLAHRAGA | HIBURAN | FEATURE | NASIONAL | ARTIKEL | SERBA SERBI

NASIONAL

Kamis, 18 Mei 2017 14:47
Horeee... Tahun Depan, Moratorium Rekrutmen CPNS Berakhir
Ilustrasi

PROKAL.CO, JAKARTA– Moratorium rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) berakhir tahun depan. Namun, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) tidak serta merta membuka seluruh pintu. Hanya PNS untuk formasi pada bidang khusus yang akan mereka terima.

PNS bidang khusus tersebut meliputi hakim, petugas imigrasi, dan lembaga pemasyarakatan (lapas). ”Itu sudah kajian Kemenkumham (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) dan MA (Mahkamah Agung),” kata Menpan dan RB Asman Abrur Selasa (16/5).

 Keputusan mengakhiri moratorium PNS bidang khusus dilandasi beberapa hal. Di antaranya kekurangan hakim yang sudah dilaporkan oleh MA serta kebutuhan Kemenkumham. PNS bidang umum masih moratorium karena jumlahnya berlebih. ”Karena tenaga administratif masih mendominasi,” ucap Asman.

Berdasar data Kemenpan dan RB, persentase tenaga administratif mencapai 62 persen dari total keseluruhan PNS. Karena itu, pemerintah belum membuka moratorium PNS bidang umum.

“Untuk (PNS bidang) umum masih kami moratorium. Yang khusus kami buka,” tegas menteri kelahiran 1961 itu.

Namun demikian, Asman belum bisa merinci jumlah keseluruhan PNS yang akan diterima. Baik untuk instansi yang berada di bawah koordinasi Kemenkumham maupun MA.  Selain PNS bidang khusus, sambung dia, pemerintah juga membuka pintu untuk PNS lain. ”Bidang kesehatan dan pendidikan,” ujarnya.

Ketika dikonfirmasi, hakim yustisial pada Biro Hukum dan Humas MA D. Y. Witanto menyampaikan, MA kekurangan banyak hakim. Jumlahnya sesuai yang pernah dilaporkan oleh Ketua MA Hatta Ali.

“Kebutuhan hakim seluruhnya 4.000,” ungkap dia kepada Jawa Pos.

Lantaran angka itu terlalu tinggi, MA mengusulkan sebanyak 1.800 hakim kepada Kemenpan dan RB. “Untuk memenuhi kebutuhan yang medesak,” terang Witanto. Hanya saja, usulan itu tidak sepenuhnya diterima. Terakhir, kata dia, Kemenpan dan RB mengkonfirmasi akan menerima 1.684 hakim.

Meski jauh dari angka yang diusulkan oleh MA, mereka mengapresiasi langkah pemerintah. Mereka berencana menyebar 1.684 hakim itu ke beberapa daerah. “Karena saat ini banyak pengadilan yang hanya punya satu majelis,” jelas Witanto. Contohnya Pengadilan Negeri Andoolo di Sulawesi Tenggara.

Sementara itu, Kepala Humas dan Umum Agung Sampurno menjelaskan, instansinya memang kekurangan tenaga. Sampai saat ini, ada 7.800 yang bertugas di bawah naungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi. ”Di seluruh Indonesia dan luar negeri,” ucap pria yang akrab dipanggil Agung itu. 

Menurut Agung, angka tersebut belum memenuhi kebutuhan. Untuk sampai jumlah ideal, instansinya butuh 10 ribu tambahan petugas. Koordinasi dengan Kemenkumham maupun Kemenpan dan RB terkait akan tersebut sudah dilakukan. ”Jumlah pastinya (usulan diterima) harus saya verifikasi,’ ujarnya.

Sebelumnya, Menkumham Yassona H. Laoly sudah sempat menyampaikan bahwa Kemenpan RB menyetujui usulan untuk menambah petugas imigrasi dan lapas. Angka yang disetujui dari usulan mereka sebanyak 16 ribu petugas baru. Seluruhnya akan direkrut tahun depan. (syn/JPG/nto)


BACA JUGA

Selasa, 26 September 2017 23:10

KPK Resmi Tetapkan Bupati Kukar Sebagai Tersangka

BUPATI Kutai Kertanegara Rita Widyasari resmi berstatus tersangka, Selasa (26/9). Rita Widyasari ditetapkan…

Jumat, 22 September 2017 22:25

Hasil Pemilu 2019, Diprediksi Hanya Segini Parpol yang Lolos ke Senayan

KEBERADAAN Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilu akan mengurangi peluang partai politik kecil lolos…

Senin, 18 September 2017 16:17

Proses Pilkada Harus Diluruskan

JAKARTA-Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan menyatakan peraturan terkait proses…

Jumat, 15 September 2017 06:51

Orangutan Asal Kalteng Diajak Warga Naik Motor di Kuwait

SAMPIT-Setelah beberapa bulan berada di wilayah Negara Timur Tengah bayi orangutan bernama Taymur (3)…

Minggu, 10 September 2017 21:29

Politikus Gerindra: Polisi Semakin Tak Adil

CARA-cara Kepolisian dalam menegakkan hukum semakin mendapat sorotan. Karena aparat tidak adil dalam…

Selasa, 05 September 2017 23:21

PWI Kaltim Galang Dana untuk Rohingya

SAMARINDA – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) tak mau tinggal diam menyikapi krisis kemanusiaan…

Sabtu, 26 Agustus 2017 20:01

Wew...! Uang Hasil Tuyul Bisa Kena Pajak Juga Loh...

PERISTIWA lucu belum lama ini terjadi pada akun milik Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan…

Sabtu, 26 Agustus 2017 19:43

Sekolah Bayar SPP? Seperti Jaman Orde Baru Saja

BUPATI Purwakarta Dedi Mulyadi menilai, keberadaan pungutan SPP di SMA/SMK merupakan kemunduran…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .