MANAGED BY:
RABU
24 MEI
UTAMA | LINTAS KALTENG | METROPOLIS | OLAHRAGA | HIBURAN | FEATURE | NASIONAL | ARTIKEL | SERBA SERBI

NASIONAL

Senin, 15 Mei 2017 23:25
Pemerintah Didesak Setujui Pembentukan 174 DOB
Ilustrasi

PROKAL.CO, class="MsoNormal" style="line-height: normal;">JAKARTA – Forum Komunikasi Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru mendesak pemerintah segera merealisasikan pembentukan 174 DOB di seluruh Indonesia.

Ketua Umum Forum Komunikasi Percepatan Pembentukan DOB Sehan Landjar bersama rombongan melakukan audiensi dengan Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Senin (15/5) di gedung parlemen, Senayan, Jakarta.

Mereka menyuarakan aspirasi yang sudah sejak 2008 sampai saat ini belum terealisasi terkait pembentukan DOB itu.

"Sejak 2008 setelah moratorium, pemerintah belum mengakomodir apa yang menjadi keinginan publik untuk membentuk DOB. Padahal sudah memenuhi syarat baik secara hukum maupun administratif sebagai daerah otonom," kata Sehan di sela-sela audiensi yang diterima oleh anggota DPD Benny Rhamdani itu.

Sehan yang juga bupati Bolaang Mongondow Timur itu menambahkan, sejauh ini sudah ada 174 DOB yang telah mendapatkan persetujuan DPD.

Dari jumlah itu, 84 di antaranya sudah mendapatkan amanat presiden. Nah, Sehan menegaskan, seharusnya pada 2014 lalu ada 65 DOB yang ditetapkan. Namun, akhirnya deadlock hingga akhir masa jabatan DPR periode 2009-2014.

Kemudian, diserahkan lagi kepada DPR periode 2014-2019 untuk melakukan pembahasan. "Sampai sekarang ini masih terkendala peraturan pemerintah penjabaran dari UU 23 (tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah) belum selesai," katanya.

Ketua DPW Partai Amanat Nasional Sulut itu tidak sepakat jika pemerintah enggan menyetujui pembentukan DOB karena alasan membebani kemampuan keuangan negara.

Sebab, Sehan berpandangan bahwa untuk pembentukan daerah administratif itu dibiayai oleh daerah induk dan tidak menyentuh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

"Saya ingatkan presiden, kemendagri dan DPR bahwa di UU 23/2014 itu DOB dalam bentuk administratif sehingga tidak memengaruhi keuangan," katanya.

Dia yakin, pemekaran juga akan menguntungkan daerah. Sebab, pelayanan akan semakin meningkat, pembangunan lebib merata. Karenanya, Sehan meminta kepada pemerintah agar pada masa sidang akhirnya bisa menyetujui pembentukan 174 DOB itu.

"Pemekaran menguntungkan dan yang penting regulasi diperketat," tegasnya.

Dia pun mengatakan akan menyuarakan masalah ini ke Komisi II DPR. Sehan yakin, pada dasarnya seluruh fraksi di DPR itu respect dengan pembentukan DOB.

 

"Dalam waktu dekat atau mungkin besok kami akan ke DPR," kata pejabat yang karib disapa Eyang, itu. (boy/jpnn/nto)

Pemerintah Didesak Setujui Pembentukan 174 DOB


BACA JUGA

Senin, 22 Mei 2017 23:52

Mengejutkan! Ahok Batal Ajukan Permohonan Banding

JAKARTA - Basuki Tjahja Purnama alias Ahok memutuskan membatalkan dan mencabut permohonan banding…

Senin, 22 Mei 2017 08:33

Astaga...!! Gerebek Tempat Fitnes, Polisi Temukan 144 Gay Sedang Pesta Seks

JAKARTA - Sebanyak 144 pria diduga pasangan gay sedang pesta seks ditangkap di Ruko Inkopal Jakarta…

Minggu, 21 Mei 2017 19:38

Heboh Video Bos PT ITSS Morowali Larang Karyawan Salat Jumat

MOROWALI – PT Indonesia Tshing Shang Stainless Steel atau PT ITSS Morowali Sulawesi Tengah (Sulteng)…

Minggu, 21 Mei 2017 11:29

Praktik Mengajar Mahasiswa Keguruan Dihapus

JAKARTA – Pemerintah berencana menghapus mata kuliah praktik mengajar untuk sarjana keguruan.…

Sabtu, 20 Mei 2017 15:39

Kabar Gembira Nih! Pemerintah Buka Lowongan 2.500 Guru, Ini Syaratnya

JAKARTA - Pemerintah membuka kesempatan bagi guru tetap dan honorer di sekolah negeri maupun swasta…

Sabtu, 20 Mei 2017 15:28

Kemendikbud Resmi Hentikan Program PLPG, Ini Gantinya...

JAKARTA – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) resmi menghentikan program pendidikan…

Kamis, 18 Mei 2017 21:01

Ramadan, Jam Kerja ASN Dikurangi Lima Jam

JAKARTA– Jam  kerja aparatur sipil negara (ASN), polisi, dan tentara akan didiskon selama…

Kamis, 18 Mei 2017 18:23

Melebar Kemana-mana, Cermati Gerakan Dukung Ahok

  JAKARTA- Gerakan mendukung Basuki Tjahaja Purnama harus dicermati dan pemerintah harus mengambil…

Kamis, 18 Mei 2017 14:47

Horeee... Tahun Depan, Moratorium Rekrutmen CPNS Berakhir

JAKARTA– Moratorium rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) berakhir tahun depan. Namun, Kementerian…

Rabu, 17 Mei 2017 19:25

Ketua MUI: Pulanglah Habib Rizieq

  JAKARTA- Habib Rizieq Shihab kerap menggunakan bendera MUI dalam kasus Ahok. Nah kini giliran…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .