MANAGED BY:
SABTU
24 JUNI
UTAMA | LINTAS KALTENG | METROPOLIS | OLAHRAGA | HIBURAN | FEATURE | NASIONAL | ARTIKEL | SERBA SERBI

NASIONAL

Senin, 15 Mei 2017 23:25
Pemerintah Didesak Setujui Pembentukan 174 DOB
Ilustrasi

PROKAL.CO, class="MsoNormal" style="line-height: normal;">JAKARTA – Forum Komunikasi Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru mendesak pemerintah segera merealisasikan pembentukan 174 DOB di seluruh Indonesia.

Ketua Umum Forum Komunikasi Percepatan Pembentukan DOB Sehan Landjar bersama rombongan melakukan audiensi dengan Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Senin (15/5) di gedung parlemen, Senayan, Jakarta.

Mereka menyuarakan aspirasi yang sudah sejak 2008 sampai saat ini belum terealisasi terkait pembentukan DOB itu.

"Sejak 2008 setelah moratorium, pemerintah belum mengakomodir apa yang menjadi keinginan publik untuk membentuk DOB. Padahal sudah memenuhi syarat baik secara hukum maupun administratif sebagai daerah otonom," kata Sehan di sela-sela audiensi yang diterima oleh anggota DPD Benny Rhamdani itu.

Sehan yang juga bupati Bolaang Mongondow Timur itu menambahkan, sejauh ini sudah ada 174 DOB yang telah mendapatkan persetujuan DPD.

Dari jumlah itu, 84 di antaranya sudah mendapatkan amanat presiden. Nah, Sehan menegaskan, seharusnya pada 2014 lalu ada 65 DOB yang ditetapkan. Namun, akhirnya deadlock hingga akhir masa jabatan DPR periode 2009-2014.

Kemudian, diserahkan lagi kepada DPR periode 2014-2019 untuk melakukan pembahasan. "Sampai sekarang ini masih terkendala peraturan pemerintah penjabaran dari UU 23 (tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah) belum selesai," katanya.

Ketua DPW Partai Amanat Nasional Sulut itu tidak sepakat jika pemerintah enggan menyetujui pembentukan DOB karena alasan membebani kemampuan keuangan negara.

Sebab, Sehan berpandangan bahwa untuk pembentukan daerah administratif itu dibiayai oleh daerah induk dan tidak menyentuh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

"Saya ingatkan presiden, kemendagri dan DPR bahwa di UU 23/2014 itu DOB dalam bentuk administratif sehingga tidak memengaruhi keuangan," katanya.

Dia yakin, pemekaran juga akan menguntungkan daerah. Sebab, pelayanan akan semakin meningkat, pembangunan lebib merata. Karenanya, Sehan meminta kepada pemerintah agar pada masa sidang akhirnya bisa menyetujui pembentukan 174 DOB itu.

"Pemekaran menguntungkan dan yang penting regulasi diperketat," tegasnya.

Dia pun mengatakan akan menyuarakan masalah ini ke Komisi II DPR. Sehan yakin, pada dasarnya seluruh fraksi di DPR itu respect dengan pembentukan DOB.

 

"Dalam waktu dekat atau mungkin besok kami akan ke DPR," kata pejabat yang karib disapa Eyang, itu. (boy/jpnn/nto)

Pemerintah Didesak Setujui Pembentukan 174 DOB


BACA JUGA

Selasa, 20 Juni 2017 14:59

Breaking News: OTT, KPK Tangkap Gubernur Bengkulu

KOMISI Pemberantasan Korupsi dikabarkan kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini,…

Senin, 19 Juni 2017 16:10

Duh..! Biasa Tagihan Listrik Rp70 Ribu per Bulan, Subsidi Dicabut Langsung jadi Rp160 Ribu

DAMPAK kebijakan subsidi tepat sasaran juga membuat banyak masyarakat yang akhirnya tidak mendapatkan…

Senin, 19 Juni 2017 15:45

Oknum Anggota Brimob Aniaya dan Ancam Tembak Wartawan ANTARA

KEKERASAN terhadap wartawan yang tengah menjalankan tugas jurnalistik kembali berulang. Kali ini, kekerasan…

Minggu, 18 Juni 2017 12:48

Politisi PDIP: KPK Jangan Merasa Paling Benar, Kalau Bersih Kenapa Risih

SIKAP reaksioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pansus angket yang dibentuk oleh DPR justru…

Minggu, 18 Juni 2017 12:24

PNS Berani Nambah Libur Lebaran, Siap-siap Dijemur di Lapangan

PEMERINTAH Provinsi Riau mengeluarkan Surat Edaran (SE) libur hari raya Idulfitri 1438 Hijriyah selama…

Minggu, 18 Juni 2017 12:13

Aturan Baru! Guru PNS Wajib Bertugas 10 Tahun di Daerah Khusus

GURU yang diangkat menjadi PNS wajib bersedia teken pernyataan siap ditempatkan di daerah khusus. Ketentuan…

Sabtu, 17 Juni 2017 15:02

Romy Menang PK, Djan Faridz Tak Berhak Lagi Ngaku Pimpinan PPP

JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pimpinan M. Romahurmuziy resmi ditetapkan sebagai PPP yang…

Jumat, 16 Juni 2017 16:36

Tolak Sekolah 5 Hari, Begini Penegasan Ketua Umum PBNU

JAKARTA – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj menegaskan penolakannya…

Jumat, 16 Juni 2017 16:01

Wew…! Dalang Penyerangan Novel Baswedan Adalah Jenderal Polisi?

JAKARTA – Kabid Humas Polda Metro Jaya, Argo Yuwono, membeberkan soal adanya keterlibatan salah…

Kamis, 15 Juni 2017 14:34

Lima Hari Sekolah, Wapres: Siapa Bikin Dapur di Sekolah?

BERBAGAI tanggapan pro kontra terhadap kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang akan mulai menerapkan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .