MANAGED BY:
RABU
13 DESEMBER
UTAMA | LINTAS KALTENG | METROPOLIS | OLAHRAGA | HIBURAN | FEATURE | NASIONAL | ARTIKEL | SERBA SERBI

ARTIKEL

Senin, 17 April 2017 09:34
Inpassing Yuukkk !!!???

Oleh: Siti Narani, S.PdI., S.IPI., M.Hum *

Siti Narani, S.PdI., S.IPI., M.Hum

PROKAL.CO, KEBIJAKAN moratorium penerimaan pegawai yang dilaksanakan pemerintah sejak tahun 2015 dan dilanjutkan tahun 2016 menyebabkan terhentinya penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)  atau Aparatur Sipil Negara (ASN), kecuali dalam bidang pekerjaan yang sangat mendesak seperti tenaga kependidikan, tenaga kesehatan dan beberapa kementerian yang tetap menerima rekrutmen pegawai untuk pekerjaan tertentu.

Untuk mengatasi kekurangan pegawai, pemerintah telah melakukan antisipasi seperti pengangkatan honorer/pramubakti di Kementerian / Lembaga maupun di Pemerintah Daerah yang disebut AK I dan AK II.

Di lain sisi juga diharapkan adanya keseimbangan beban kerja dengan jumlah pegawai memang harus jadi perhatian bersama sehingga harus dilakukan analisa jabatan bagi setiap bidang pekerjaan di masing-masing instansi baik Kementerian/Lembaga maupun di Pemerintah Daerah.

Salah satu yang menjadi perhatian pemerintah adalah dengan adanya moratorium pegawai menyebabkan tidak ada rekrutmen pegawai dalam batas waktu tertentu kecuali bidang pekerjaan yang mendesak, sedangkan setiap tahun pasti ada pengurangan pegawai disebabkan telah mencapai batas usia pensiun atau pegawai yang melakukan pelanggaran-pelanggaran berat yang menyebabkan harus melepaskan jabatannya atau bahkan keluar dari PNS/ASN nya.

Hal ini juga berimbas bagi tenaga fungsional tertentu yang semakin berkurang sedangkan beban kerja semakin meningkat karena perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat sesuai dengan kemajuan zaman.

Karena itu perhatian pemerintah kepada PNS/ASN tidak hanya dalam peningkatan gaji atau uang tunjangan kinerja saja tetapi harus diperhatikan juga dalam hal pengembangan karier, profesionalisme dari masing-masing PNS/ASN dan peningkatan kinerja organisasi serta guna memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional, sehingga salah satu jalan keluarnya dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/ Inpassingyang ditetapkan oleh Menteri PANRB Asman Abnur pada Tanggal 7 Desember 2016 dan diundangkan pada Tanggal 21 Desember 2016 serta berakhir sampai dengan Desember 2018 yang berarti kesempatan Inpassing ini dilaksanakan selama dua tahun.

Permen PANRB tersebut selain berguna dalam pengembangan karir PNS/ASN juga berguna sebagai payung hukum dalam memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional PNS/ASN yang diangkat melalui Inpassing/ Penyesuaian pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dan pelaksanaannya harus didasarkan pada kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana kebutuhan organisasi yang ada dalam e-formasi dan angka kredit kumulatif PNS/ASN bersangkutan.

Salah satu Jabatan Fungsional “Langka” yang diberi kesempatan mendapatkan limpahan pegawai dari Inpassing ini adalah Jabatan Fungsional Pustakawan. Berdasarkan data Pengurus Daerah Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) Kalimantan Tengah tertanggal 13 Pebruari 2017 disebutkan bahwa Pustakawan di Kalimantan Tengah yang tercatat sebagai anggota IPI hanya berjumlah 34 Orang yang mayoritas ada di ibukota provinsi, Palangka Raya.

Di tingkat kabupaten hanya satu kabupaten yang memiliki Pustakawan padahal Kalimantan Tengah terdiri dari 14 Kabupaten/Kota. Belum lagi tidak semua perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang memiliki Pustakawan, begitu juga sekolah-sekolah atau madrasah-madrasah baik negeri maupun swasta juga belum memiliki Pustakawan padahal begitu banyaknya perguruan tinggi, sekolah dan madrasah yang ada di Kalimantan Tengah.

12 Kabupaten tanpa memiliki Pustakawan, perguruan tinggi tanpa memiliki Pustakawan, Sekolah tanpa memiliki Pustakawan, madrasah tanpa memiliki Pustakawan sedangkan Perpustakaanya ada???? Padahal Pemustaka (Pengguna Perpustakaan) sangatlah banyak. Yang jadi pertanyaan, bagaimana mengelola Perpustakaan tanpa ada yang mengerti perpustakaan dan seluk beluknya??? Bagaimana mengolah koleksi bahan perpustakaan tanpa adanya ilmu perpustakaan??? Bagaimana memberikan layanan kepada pemustaka tanpa tahu ilmunya??? Semua itu hanya dapat dilakukan oleh seorang Pustakawan yang memiliki kemampuan yang diperoleh baik dari pendidikan maupun pelatihan (lulus kompetensi). Sungguh sangat ironis dan harus jadi perhatian pemerintah di tingkat apapun. Baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Halaman:

BACA JUGA

Rabu, 01 November 2017 14:49
Happy Monday

“PAD Haram”

SEBULAN yang lalu, tepatnya 28 September 2017, sebanyak 47 wartawan di Kalteng mengikuti Uji Kompetensi…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .