MANAGED BY:
KAMIS
19 OKTOBER
UTAMA | LINTAS KALTENG | METROPOLIS | OLAHRAGA | HIBURAN | FEATURE | NASIONAL | ARTIKEL | SERBA SERBI

NASIONAL

Senin, 03 April 2017 22:09
Oalaahh... Paripurna DPD RI Ricuh, Anggota Nyaris Baku Hantam
Kericuhan yang terjadi saat paripurna DPD RI, Senin (3/4). (Foto: net)

PROKAL.CO, CONTOH tak patut kembali ditampilkan para wakil rakyat. Kali ini terjadi di Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI).

Sebelum sidang paripurna di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/4), sejumlah senator terlibat aksi saling dorong yang mengakibatkan kerciuhan.

Kericuhan bermula dari anggota DPD asal Jawa Timur Ahmad Bawardi. Dia mencoba menduduki podium untuk menyampaikan protesnya karena keberadaan GKR Hemas dan Farouk Muhammad yang pimpinan sidang.

Sebab, berdasarkan undangan dari hasil rapat panitia musyawarah 20 Maret lalu, sidang paripurna hari ini harusnya dipimpin oleh pimpinan sidang sementara. Artinya, ada pemilihan terhadap pimpinan DPD RI.

Aksi Bawardi itu memicu sikap anggota DPD lainnya. Ada yang mencoba menariknya dan kembali berebut mikrofon untuk berbicara. Bahkan menyebabkan aksi saling dorong hingga salah seorang anggota terjatuh dan mikrofon di podium patah.

Pihak pengamanan dalam (Pamdal) DPD pun mencoba melerai mereka. Sejumlah senator ada yang menggebrak meja bahkan histeris melihat keributan itu. "Allahu akbar, allahu akbar," teriak salah seorang senator.

GKR Hemas yang duduk di kursi pimpinan sidang langsung meminta seluruh anggota bernyayi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sontak mereka terdiam dan bernyanyi.

Namun ketika lagu itu berhenti berputar, kegaduhan kembali muncul. Akan tetapi tidak sampai maju ke podium. Para senator saling berebut bicara melalui mikrofon yang ada di meja mereka masing-masing.

Mereka meributkan agenda hasil rapat panmus semalam yang akan dibacakan hari ini. Adapun agenda tersebut membacakan putusan Mahkamah Agung (MA), tentang masa jabatan Pimpinan DPD.

MA mengeluarkan putusan yang mengabulkan permohonanan yang diajukan sejumlah anggota DPD atas juducial review Peraturan Tata Tertib DPD Nomor 1 Tahun 2017 terkait atas pemotongan masa jabatan pimpinan DPD dan memberlaku surutkan kepada pimpinan DPD yang menjabat.

Melalui Putusan MA No 20P/HUM/2017, MA memutuskan bahwa masa jabatan pimpinan DPD adalah 5 tahun sesuai masa jabatan keanggotaaan dan pemberlakuan surut terhadap ketentuan itu bertentangan dengan UU Nomor 12 /2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Sebagian anggota DPD berpendapat, seharusnya paripurna menjadwalkan pemilihan pimpinan baru hari ini sesuai rapat panmus tertanggal 20 Maret 2017 sebelum ada putusan MA.

Senator asal Sulawesi Utara Benny Ramdhani meminta agar pimpinan DPD konsisten dengan putusan itu. "Kita dituntut konsisten. Mari tegakkan aturan main dan bukan kekuasaan," serunya.

Kata dia, pimpinan DPD tidak bisa memaksakan agenda pembacaan putusan MA yang baru dirumuskan semalam. Apalagi, tidak ada pemberitahuan 2×24 jam terhadap agenda tersebut.

"Kami bisa menolak agenda rapat ini serta merta. Ini persoalan debatable yang tidak diselesaikan di panmus dan disepakati di paripurna," pungkasnya.

Sidang yang dimulai sekitar pukul 13.30 WIB itu masih diwarnai dengan interupsi. Mereka masih meributkan terkait agenda paripurna. (dna/JPG)


BACA JUGA

Selasa, 26 September 2017 23:10

KPK Resmi Tetapkan Bupati Kukar Sebagai Tersangka

BUPATI Kutai Kertanegara Rita Widyasari resmi berstatus tersangka, Selasa (26/9). Rita Widyasari ditetapkan…

Jumat, 22 September 2017 22:25

Hasil Pemilu 2019, Diprediksi Hanya Segini Parpol yang Lolos ke Senayan

KEBERADAAN Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilu akan mengurangi peluang partai politik kecil lolos…

Senin, 18 September 2017 16:17

Proses Pilkada Harus Diluruskan

JAKARTA-Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan menyatakan peraturan terkait proses…

Jumat, 15 September 2017 06:51

Orangutan Asal Kalteng Diajak Warga Naik Motor di Kuwait

SAMPIT-Setelah beberapa bulan berada di wilayah Negara Timur Tengah bayi orangutan bernama Taymur (3)…

Minggu, 10 September 2017 21:29

Politikus Gerindra: Polisi Semakin Tak Adil

CARA-cara Kepolisian dalam menegakkan hukum semakin mendapat sorotan. Karena aparat tidak adil dalam…

Selasa, 05 September 2017 23:21

PWI Kaltim Galang Dana untuk Rohingya

SAMARINDA – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) tak mau tinggal diam menyikapi krisis kemanusiaan…

Sabtu, 26 Agustus 2017 20:01

Wew...! Uang Hasil Tuyul Bisa Kena Pajak Juga Loh...

PERISTIWA lucu belum lama ini terjadi pada akun milik Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan…

Sabtu, 26 Agustus 2017 19:43

Sekolah Bayar SPP? Seperti Jaman Orde Baru Saja

BUPATI Purwakarta Dedi Mulyadi menilai, keberadaan pungutan SPP di SMA/SMK merupakan kemunduran…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .