MANAGED BY:
RABU
22 NOVEMBER
UTAMA | LINTAS KALTENG | METROPOLIS | OLAHRAGA | HIBURAN | FEATURE | NASIONAL | ARTIKEL | SERBA SERBI

ARTIKEL

Sabtu, 11 Februari 2017 09:38
Pertanggungjawaban Pilihan Politik

Oleh: Ofis Ricardo, S.H., M.H.

PROKAL.CO, HAK untuk memilih dan dipilih  merupakan hak asasi yang dijamin Konstitusi. Pengakuan ini memberi ruang bagi rakyat bahwa rakyat sama kedudukannya dalam politik dan pemerintahan.

Di sisi lain, pengakuan ini mengokohkan bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam membentuk pemerintahan itu. 

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 setelah amandemen menyebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Secara filosofis, makna dari pasal ini rakyatlah yang berdaulat terhadap negara, dan secara yuridis kedaulatan itu dilaksanakan secara perwakilan melalui para wakil rakyat yaitu DPR serta DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota.

Kedaulatan yang melekat pada rakyat tidak muncul secara tiba-tiba melainkan karena rakyatlah sebagai pemilik negara. Sekaligus rakyat sebagai pemilik semua kewenangan untuk menjalankan fungsi kekuasaan negara itu, baik kekuasan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Karena dengan suara rakyatlah kekuasaan itu memiliki legitimasi yang sah secara hukum dan pemerintahan.

Namun, hak yang melekat pada rakyat itu bukan tanpa konsekuensi. Dalam kaidah umum, menjalankan suatu hak akan menimbulkan suatu tanggung jawab. Begitu pula dengan hak politik yang dimiliki rakyat, hak di satu sisi menimbulkan tanggung jawab pada sisi yang lain. Sehingga, hak rakyat untuk memilih dan dipilih yang dijamin Konstitusi secara moral memiliki konsekuensi dalam penggunaannya.

Hak memilih dan dipilih

Pasca reformasi bergulir banyak tuntutan untuk memperluas hak rakyat untuk memilih dan dipilih. Imbas dari tuntutan ini digulirkannya sistem pemilihan langsung untuk Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota.

Sangat jauh berbeda sebelum amandemen dimana pemilihan dilakukan secara tidak langsung. Pada periode ini, sistem pemilihan melalui lembaga perwakilan seperti MPR untuk Presiden dan Wakil Presiden serta oleh DPRD untuk Gubernur, Bupati/Walikota. Perubahan fundamental ini disuarakan karena ketidakpuasan rakyat terhadap hasil dari pemilihan tidak langsung tersebut. Pemilu dianggap hanya mementingkan kepentingan segelintir elit dan mengabaikan kepentingan rakyat yang lebih besar.

Halaman:

BACA JUGA

Rabu, 01 November 2017 14:49
Happy Monday

“PAD Haram”

SEBULAN yang lalu, tepatnya 28 September 2017, sebanyak 47 wartawan di Kalteng mengikuti Uji Kompetensi…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .