MANAGED BY:
RABU
21 FEBRUARI
UTAMA | LINTAS KALTENG | METROPOLIS | OLAHRAGA | HIBURAN | FEATURE | NASIONAL | ARTIKEL | SERBA SERBI

ARTIKEL

Sabtu, 11 Februari 2017 09:38
Pertanggungjawaban Pilihan Politik

Oleh: Ofis Ricardo, S.H., M.H.

PROKAL.CO, HAK untuk memilih dan dipilih  merupakan hak asasi yang dijamin Konstitusi. Pengakuan ini memberi ruang bagi rakyat bahwa rakyat sama kedudukannya dalam politik dan pemerintahan.

Di sisi lain, pengakuan ini mengokohkan bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam membentuk pemerintahan itu. 

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 setelah amandemen menyebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Secara filosofis, makna dari pasal ini rakyatlah yang berdaulat terhadap negara, dan secara yuridis kedaulatan itu dilaksanakan secara perwakilan melalui para wakil rakyat yaitu DPR serta DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota.

Kedaulatan yang melekat pada rakyat tidak muncul secara tiba-tiba melainkan karena rakyatlah sebagai pemilik negara. Sekaligus rakyat sebagai pemilik semua kewenangan untuk menjalankan fungsi kekuasaan negara itu, baik kekuasan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Karena dengan suara rakyatlah kekuasaan itu memiliki legitimasi yang sah secara hukum dan pemerintahan.

Namun, hak yang melekat pada rakyat itu bukan tanpa konsekuensi. Dalam kaidah umum, menjalankan suatu hak akan menimbulkan suatu tanggung jawab. Begitu pula dengan hak politik yang dimiliki rakyat, hak di satu sisi menimbulkan tanggung jawab pada sisi yang lain. Sehingga, hak rakyat untuk memilih dan dipilih yang dijamin Konstitusi secara moral memiliki konsekuensi dalam penggunaannya.

Hak memilih dan dipilih

Pasca reformasi bergulir banyak tuntutan untuk memperluas hak rakyat untuk memilih dan dipilih. Imbas dari tuntutan ini digulirkannya sistem pemilihan langsung untuk Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota.

Sangat jauh berbeda sebelum amandemen dimana pemilihan dilakukan secara tidak langsung. Pada periode ini, sistem pemilihan melalui lembaga perwakilan seperti MPR untuk Presiden dan Wakil Presiden serta oleh DPRD untuk Gubernur, Bupati/Walikota. Perubahan fundamental ini disuarakan karena ketidakpuasan rakyat terhadap hasil dari pemilihan tidak langsung tersebut. Pemilu dianggap hanya mementingkan kepentingan segelintir elit dan mengabaikan kepentingan rakyat yang lebih besar.

Halaman:
loading...

BACA JUGA

Senin, 12 Februari 2018 02:00
Lolos dari Lubang Aorta Dissection (3)

Rakus Lentil dan Kurma Mentah Beku

Minggu 11 feb 2017 Semua itu bermula di hari kedua saya berada di Madinah. Sehari sebelumnya kami tiba…

Senin, 12 Februari 2018 01:56
Lolos dari Lubang Aorta Dissection (2)

Merelakan Ditinggal Anak, Cucu, Menantu

SAYA sabar menunggu pencernaan saya istirahat. Tidak makan apa pun. Dada dan punggung memang masih sakit…

Senin, 12 Februari 2018 01:51
Catatan Aortic Dissection (1)

Lebih Menyiksa dari Sakit Jantung

SAYA jatuh sakit lagi. Serius. Sangat serius. Akhir Desember lalu. Saat menjalani Umroh bersama keluarga.…

Minggu, 11 Februari 2018 07:41

Ketika Sembako Mengalir Sampai Jauh

Kolom Happy Monday tanggal 6 Pebruari 2018 yang lalu sungguh menarik. Terutama jika kita juga ikut melihat…

Selasa, 06 Februari 2018 15:23

Seruyan (Masih) Tertinggal 

SEBUAH video yang diupload oleh akun facebook Salidin Akhmad mendadak viral dua pekan terakhir. Video…

Senin, 08 Januari 2018 14:06
Happy Monday

Belajarlah Dulu

TULISAN ini terkesan cukup mendadak dibuat. Hanya sekitar dua jam sebelum jadwal deadline. Bukan karena…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .